Muhammad Safri Lubis, Praktisi dan Profesional Bidang e-Government.
Muhammad Safri Lubis, Praktisi dan Profesional Bidang e-Government.

Tersenyum Dalam Kesedihan

Oleh: Muhammad Safri Lubis

Sudah beberapa minggu terakhir Indonesia terjangkit wabah virus corona atau juga biasa disebut COVID-19.

Berbagai kebijakan mulai dilakukan untuk mengantisipasi kondisi yang ada atau mengurangi dan menyelesaikan permasalahan.

Dengan berbagai kebijakan yang diambil tersebut diharapkan bisa mengurangi dampak sosial dan lainnya akibat virus tersebut.

Salah satu kebijakan yang dilakukan, terutama di pemerintahan khususnya di daerah adalah dengan memaksimalkan fungsi e-government atau SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).

Saat ini merupakan waktu yang tepat untuk menguji dan memaksimalkan penggunaannya, baik dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM), infrastruktur baik hardware dan software juga berbagai kebijakan yg diperlukan dari semua yang telah direncanakan dan dibangun.

Banyak fungsi dari SPBE yang dapat dimanfaatkan secara maksimal. Pemilihan dan pengambilan keputusan oleh beberapa pemerintah daerah untuk melakukan sebagian besar pekerjaan di rumah maupun tempat tertentu di luar kantor resmi atau work from home (WFH) menjadikan fungsi e-government atau SPBE menjadi sangat singnifikan.

WFH sebagai Pendukung e-Government

Pilihan dengan pemanfaatan e-government sebagai alternatif pendukung utama ketika bekerja dalam kondisi ini tidak dapat dihindarkan terutama penggunaan berbagai aplikasi yang telah dikembangkan.

Pemanfaatan berbagai aplikasi yang telah dibangun menjadi pilihan utama saat ini agar tingkat kordinasi dapat dilakukan dengan maksimal dan terorganisir dengan baik.

Penggunaan berbagai aplikasi tersebut membuat pekerjaan dapat dilakukan secara bersamaan atau paralel sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas.

Secara umum daerah saat ini sudah banyak menggunakan aplikasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya khususnya di aktifitas utama seperti kependudukan, perencanaan, penganggaran dan pengelolaan keuangan.

Selain itu, tender, belanja, pelaksanaan program kegiatan, pelaporan pelaksanaan program kegiatan, pengawasan teknis dan umum, kepegawaian yang didalamnya ada kegiatan absensi.

Begitu juga dalam penilaian kinerja, tunjangan, gaji hingga aset dan database barang selain aplikasi-aplikasi lainnya seperti tata naskah dinas, pendapatan dan retribusi serta perijinan.

Sebagai praktisi yang sudah sejak lama berkecimpung di bidang e-government, saya selalu mengingatkan pemerintah-pemerintah daerah untuk mempersiapkan database kependudukan, pegawai dan geospasial.

Kominfo Menjadi OPD

Sebab, ketiga inilah tulang punggung dari pengembangan e-government atau SPBE di daerah. Data kependudukan dapat dianggap ibu dari semua data.

Sedangkan data kepegawaian merupakan bapaknya dan data pemetaan digital sebagai anak. Ketiganya tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Hampir semua aplikasi yang digunakan di daerah membutuhkan data kependudukan dan dapat dipastikan seluruh aplikasi yg ada membutuhkan data pegawai.

Sedangkan data pemetaan dibutuhkan untuk lebih mendetailkan proses kerja yang ada. Sejak beberapa tahun yang lalu atau sejak Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi salah satu OPD yang wajib ada di struktur organisasi pemerintah daerah, saya telah menyarankan kepada pimpinan daerah bahwa OPD ini bukan OPD main – main.

Dinas ini merupakan chief of information officer di daerah. Sehingga orang-orang yang ditempatkan bukan orang sembarangan. Haruslah orang-orang yang mengerti dan memilki energi untuk itu.

Sejak tahun 2018, khususnya di Sumatera Utara, kita mendesak agar pengembangan e-government dan SPBE menjadi salah satu prioritas pembangunan agar diharapkan dua tahun ke depan atau sekitar 2020, masing-masing daerah telah memiliki infrastruktur yang kuat.

Ternyata analisa itu terbukti, di 2020 ini, e-government atau SPBE menjadi pendukung utama yang tidak dapat dihindarkan untuk digunakan dengan melihat kondisi saat ini.

Menanti Keseriusan Daerah

Saat ini merupakan pembuktian keseriusan dari masing – masing daerah yang ada. Apakah selama ini pemerintah daerah sudah serius membangun dan menerapkan e-government dan SPBE ini di daerahnya masing-masing.

Dengan kondisi yang ada ini semua infrastruktur dari e-government dan SPBE sangat dibutuhkan. Kesiapan Dinas Kominfo untuk mengembangkan sistem digital yang khusus untuk penanggulangan wabah ini diuji dengan serius agar kerja dari gugus tugas yang dibentuk pemerintah daerah bisa lebih maksimal.

Selamat buat daerah yang sebelumnya sudah sangat serius membangun e-government dan SPBE.

Waktunya berpesta untuk menguji dan memanfaatkan secara maksimal apa yg sudah dikembangkan selama ini.

Buat daerah yang belum, dianjurkan habis penangangan wabah ini,berkonsentrasilah dalam pengembangan untuk keduanya.

Selamat berpesta para rekan – rekan Diskominfo, kalian juga para pahlawan dalam kondisi saat ini. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan.

Penulis adalah Praktisi dan Profesional Bidang e-Government