Fraksi PAN Sebut Pemko Medan Tak Punya Konsep Tangani Covid-19

Rapat paripurna yang diselenggarakan di DPRD Kota Medan
Rapat paripurna yang diselenggarakan di DPRD Kota Medan

MEDAN, kaldera.id – Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Sudari, mengatakan bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan tidak memiliki konsep dalam penanganan Covid-19.

Hal tersebut disampaikannya saat rapat paripurna yang diselenggarakan di DPRD Kota Medan terkait nota pengantar kepala daerah atas ranperda Kota Medan tentang P- APBD Kota Medan tahun anggaran 2020. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Hasyim selaku Ketua DPRD kota Medan.

“Sejak ditetapkan 21 kecamatan menjadi zona merah. Sampai saat ini tidak ada satupun yang berubah dan terhitung sampai dengan Sabtu 5 September jumlah Suspek 447 orang dan yang terkonfirmasi positif 4.323 orang. Sedangkan untuk yang sembuh 1.989 orang dan meninggal 202 orang,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakannya, begitu banyak anggaran yang dikerahkan untuk mengantisipasi penyebaran covid-19. Namun sampai saat ini kondisinya tidak berubah.

Fraksi PAN menilai Pemko Medan bersama Dinas Kesehatan dengan instansi terkait tidak memiliki konsep yang jelas dalam penahanan penyebaran antisipasi covid-19. Kebijakannya pun tidak memberikan efek yang memadai.

Dikatakannya, Pemko Medan terkesan hanya berharap kepada pihak rumah sakit dapat mengobati dan menyembuhkan.

“Hanya berharap masyarakat dapat sembuh dengan sendirinya. Seperti menunggu hujan saat kebakaran,” ucapnya.

Ia menyebut, tidak mempersoalkan besarnya anggaran yang dialokasikan sebagai langkah antisipasi. Melainkan pertanggungjawabannya yang harus jelas dan tidak terjadi penyelewengan.

“Kami minta kepada DPRD Kota Medan untuk mengevaluasi kepala Dinas Kesehatan kota Medan,” tandasnya.

Selain itu, terkait daya tahan ekonomi masyarakat, beliau mengatakan diantara Rp 500 miliar yang telah disediakan penangangan Covid-19, ada Rp100 miliar untuk pemberdayaan ekonomi. Begitu banyak masyarakat yang menderita. Namun dana tersebut tidak dimanfaatkan dan direalisasikan.

“Ini menandakan pemerintahan Kota Medan tidak punya rencana dan tidak paham apa yang dilakukan guna memberdayakan ekonomi masyarakat yang terdampak,” tutupnya. (finta rahyuni)