Komisi XI Kunjungan Ke Bali Dukung Pemulihan Pariwisata

Anggota Komisi XI DPR RI Gus Irawan Pasaribu
Anggota Komisi XI DPR RI Gus Irawan Pasaribu

MEDAN, kaldera.id- Komisi XI DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Bali sekaligus untuk melihat arah pemulihan pariwisata di wilayah tersebut, sekaligus mendorong percepatan akses tourism.

Hal itu disampaikan oleh anggota komisi XI DPR RI Gus Irawan Pasaribu kepada wartawan usai kunjungan ke daerah itu, Kamis (27/05/2021). Dia mengatakan dampak pandemi Covid-19 pada sektor pariwisata memberikan pengaruh terhadap perekonomian Bali.

Mengingat, selama pandemi berlangsung banyak terjadi penutupan sementara hotel, restoran, industri pariwisata, kemudian terjadi juga pengurangan karyawan, cuti tidak dibayar (unpaid leave) atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Kesulitan Likuiditas seperti gagal bayar kredit investasi dan modal kerja, serta penutupan usaha secara permanen.

Pertemuan di Bali membahas kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Dukungan Pemulihan Pariwisata di Provinsi Bali. “Selain program vaksinasi, yang perlu dilakukan adalah pembukaan kembali wisatawan lokal dan mancanegara untuk pemulihan sektor pariwisata dengan tetap menerapkan protokol Covid-19,” jelas Gus Irawan Pasaribu yang juga ketua Gerindra Sumatera Utara.

Dia mengatakan Komisi XI akan all out untuk mendukung pemulihan ekonomi dan sektor pariwisata baik di Provinsi Bali maupun pemulihan di provinsi lainnya yang terdampak terhadap sektor pariwisata. Saat ini dukungan Komisi XI bersama mitra kerja melalui kebijakan di sisi supply untuk mendukung dan memberikan ruang terhadap usaha hotel, restoran, dan kafe agar dapat bertahan dan bangkit kembali di saat demand-nya mulai tumbuh.

Sampai menunggu confidence wisatawan, lanjutnya, upaya dukungan kepada pemulihan ekonomi dan pariwisata harus terus didorong. “Salah satunya melalui akselerasi kebijakan OJK melalui relaksasi kredit dan restrukturisasi kredit untuk Hotel, Restoran, dan kafe (horeka), penjaminan kredit korporasi untuk sektor pariwisata oleh LPEI, penyaluran KUR dan UMKM non-KUR serta restrukturisasi kredit penempatan dana oleh perbankan, dan dukungan revitalisasi dan pembangunan melalui DAK Pariwisata oleh Kemenkeu,” tambahnya.(finta rahyuni)