Presiden Joko Widodo (Jokowi)
Presiden Joko Widodo (Jokowi)

 

JAKARTA, kaldera.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan bakal melantik dua menteri baru dan tiga wakil menteri. Pelantikan bakal digelar pada hari ini.

Isu reshuffle atau perombakan kabinet memang menguat dalam beberapa hari terakhir ini. Hal itu diperkuat dengan kedatangan sejumlah tokoh pada Selasa (15/6) kemarin.

Mereka yang dipanggil ke Istana di antaranya mantan Panglima TNI Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto, Menteri ATR Sofyan Djalil, Menhan Prabowo Subianto, Mendag M Lutfi, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan hinggga Wamen ATR Surya Tjandra.

Berdasarkan informasi yang diterima detikcom per Rabu (15/6/2022) pagi ini, Jokowi bakal melantik Hadi Tjahjanto menjadi Menteri ATR menggantikan Sofyan Djalil. Sedangkan Zulkifli Hasan bakal menjadi Mendag.

Selain itu, Jokowi juga bakal melantik tiga wakil menteri. Pelantikan dikabarkan bakal digelar pada siang nanti.

Perihal isu reshuffle ini, Istana menyatakan keputusan tersebut sepenuhnya kewenangan Presiden Jokowi. Istana menyatakan kapan pun waktunya, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

“Jadi yang namanya kabinet itu kewenangan sepenuhnya presiden. Presiden itu mempunyai hak prerogatif. Presiden mau ganti kapan saja, ya, terserah presiden. Mau hari ini, mau besok, mau lusa. Tapi kewenangan itu sepenuhnya ada pada presiden,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung kepada wartawan di kompleks Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (14/6) kemarin.

Pramono menjelaskan Jokowi-lah yang mengetahui secara jelas kondisi kabinet saat ini.

“Ya yang jelas Presiden, kan beliau sudah 8 tahun di pemerintahan ini dan beliau tahu banget mana yang menjadi kebutuhan dari kabinet ini, sehingga itu yang menjadi… beliau sangat tahulah,” ujarnya.

Pramono juga merespons kabar PAN masuk dalam kabinet. Lagi-lagi dia menyerahkan hal itu kepada Presiden.

“Ya itu kewenangan sepenuhnya Presiden mau kapan, orangnya dari mana, partainya apa, kebutuhannya apa, Presiden yang tahu karena pemerintahan ini masih dua tahun lagi. Sehingga dengan kebutuhan dan kecepatan itu, Presiden yang memutuskan,” ujarnya. (detik)