MEDAN, kaldera.id – Anggota Komisi 4 DPRD Medan Lailatul Badri menuding kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (PKPCKTR) Kota Medan tak maksimal. Program kerja yang disusun terkesan copy paste.
Salah satu contoh pemasangan pipa distribusi air bersih di beberapa titik anggarannya sama. Hal ini mengundang tanda tanya dirinya.
“Kok bisa sama harganya. Apakah keburuhannya memang sama di semua titik. Begitu juga lainnya. Harusnya berbeda,” ungkap Lailatul Badri saat rapat evaluasi dengan Dinas PKPCKTR Kota Medan di ruang Komisi 4 Gedung DPRD Medan, Senin (21/4/2025).
Politisi PKB ini meminta jajaran Dinas PKPCKTR melakukan survey ke lapangan untuk menentukan harga perrkiraan atau menyusun anggaran. Dengan begitu anggaran yang disiapkan sesuai dengan kebutuhan dan hasilnya benar benar bermanfaat bagi masyarakat.
“Ke depan kita harapkan dilakukan perencanaan program yang matang dan profesional. Sehingga anggaran yang dikeluarkan tepat sasaran, ” tegas politisi yang akrab disapa Lela ini.
Dirinya juga menyoroti pengawasan bangunan yang dilakukan jajaran OPD tersebut. Menurutnya, berdasarkan pantauan mereka di lapangan, hampir 80% bangunan berdiri di Kota Medan bermasalah. Sehingga Pemko Medan mengalami kebocoran PAD yang cukup besar.
Selain kebocoran PAD juga menjadikan pelanggaran estetika kota yang menimbulkan pendirian bangunan menjadikan Kota Medam semrawut.
“Bangunan yang berdiri hampir semua melakukan pelanggaran, baik itu roilen maupun sempadan bangunan. Semua berdiri bebas tanpa ada tindakan. Begitu juga bangunan banyak melanggar jalur hijau namun tetap berdiri mulus. Terkesan terjadi pembiaran. Kami juga meminta biaya konsultan untuk pengurusan PBG tetap menjadi perhatian. Menjadi keluhan masyarakat karena biayanya cukup mahal,” tambahnya. (Reza)