Baru Menjabat, Sekdaprov Sumut Langsung Gas Pembentukan KEK Danau Toba
Togap Simangunsong
TOBA, kaldera id — Baru sehari dilantik sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprov Sumut), Togap Simangunsong langsung bergerak cepat. Ia memimpin rapat penting bersama Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan membahas percepatan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Danau Toba.
Pertemuan yang berlangsung di Institut Teknologi Del, Laguboti, Kabupaten Toba, Sabtu (12/7/2025), turut dihadiri tujuh bupati dari kawasan Danau Toba, jajaran Forkopimda, tokoh masyarakat, dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Rencana pembentukan KEK Danau Toba menjadi fokus utama DEN dalam upaya meningkatkan arus investasi, mempercepat pembangunan daerah, serta mengembangkan kawasan industri, perdagangan, pertanian, dan pariwisata secara terpadu.
Pemerintah Provinsi Sumut siap mengambil peran sentral dalam proses transformasi ini.
“Penataan kawasan Danau Toba bukan sekadar pembangunan fisik atau destinasi wisata, namun merupakan tanggung jawab menjaga warisan alam dan budaya sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumut, khususnya di kawasan sekitar Danau Toba,” ujar Togap Simangunsong usai rapat.
Saat ini, Pemprov Sumut tengah menyiapkan berbagai kelengkapan administratif, termasuk legalitas lahan dan dokumen pendukung lainnya. Usulan resmi pembentukan KEK Danau Toba akan diajukan bersama tujuh kabupaten di kawasan tersebut kepada Dewan Nasional KEK.
“Bersama kabupaten/kota dan DEN kita akan berkolaborasi agar ini terwujud. Yang perlu dipahami, setiap pihak harus tahu perannya. Dengan begitu, proses pembentukan KEK ini bisa berjalan lancar, karena dampaknya akan sangat besar bagi pembangunan dan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Luhut Binsar Pandjaitan menekankan bahwa setiap wilayah di kawasan Danau Toba memiliki potensi yang berbeda, sehingga pendekatan KEK akan disesuaikan dengan kekuatan masing-masing daerah.
Pemerintah daerah pun diminta menyusun rencana bisnis yang realistis dan sesuai kebutuhan lokal.
“Ada berbagai jenis kegiatan usaha dalam skema KEK, seperti pariwisata, olahraga, pertanian, energi, pendidikan, dan kesehatan. Pemerintah daerah harus memilih yang paling sesuai untuk dikembangkan. Nantinya, pemerintah pusat akan memberi dukungan dari sisi infrastruktur, kelembagaan, hingga badan usaha,” jelas Luhut.
Ia berharap, inisiatif ini mendapat dukungan penuh dari semua pihak agar segera terealisasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.
“Mari kita dukung bersama. Semua harus bekerja keras dan bersinergi agar ini terwujud. Bila berhasil, hasilnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat—lapangan kerja terbuka, investasi meningkat, dan perekonomian bergerak lebih cepat,” ujar Luhut menutup pernyataannya. (Reza)
