MEDAN, kaldera.id – Kebijakan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memberikan keterangan pers harian kepada wartawan mendapat apresiasi dari kalangan pers. Kebijakan tersebut dinilai sebagai wujud nyata keterbukaan informasi publik.
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara, Farianda Putra Sinik, menyebut langkah ini memudahkan publik mendapatkan informasi resmi mengenai program-program pemerintah.
“Dengan keterbukaan informasi, program gubernur yang sudah berjalan maupun yang akan dilaksanakan melalui OPD bisa dipublikasikan dengan baik kepada masyarakat Sumut,” ujar Farianda, Rabu (17/9/2025).
Ia menegaskan, keterbukaan informasi ini juga akan meminimalisir berita hoaks dan disinformasi. Informasi langsung dari kepala OPD akan memperjelas pemberitaan sekaligus mempertegas tanggung jawab OPD terhadap program kerja.
“PWI Sumut mengapresiasi sikap Gubernur Bobby Nasution yang mendorong keterbukaan informasi. Tak berlebihan jika beliau disebut simbol keterbukaan informasi di Sumut,” tambahnya.
Farianda berharap kebijakan ini terus berjalan sehingga wartawan lebih mudah mendapatkan informasi valid. “Kalau wartawan mendapat informasi dari sumber yang benar, maka berita yang dihasilkan juga benar,” tegasnya.
Sementara itu, Pemimpin Redaksi Tribun Medan, Iin Sholihin, menyambut baik kebijakan tersebut. Ia menilai kolaborasi antara OPD dan jurnalis penting agar masyarakat mengetahui perkembangan pembangunan di Sumut.
“Dengan temu pers berkala, kepala OPD bisa menyampaikan langsung sejauh mana program kerja yang telah dijalankan. Masyarakat pun akan memahami program prioritas gubernur dan wakil gubernur,” jelas Iin.
Menurutnya, forum jumpa pers juga membuka ruang bagi jurnalis untuk menyampaikan masukan berdasarkan aspirasi masyarakat. Hal ini memperkuat fungsi pers sebagai pilar demokrasi.
“Ada banyak program unggulan Pemprov Sumut, seperti di bidang kesehatan dan pendidikan. Melalui jumpa pers berkala, masyarakat bisa mengetahui layanan yang telah diberikan pemerintah,” ujarnya.
Iin berharap temu pers harian ini dapat terus dilaksanakan sebagai wadah komunikasi antara OPD dan jurnalis, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh informasi yang valid terkait pembangunan daerah. (Reza)