MEDAN, kaldera.id – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Medan menekankan pentingnya optimalisasi pendapatan daerah dalam pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025.
Juru bicara Fraksi PKS, Sri Rezeki dalam rapat paripurna DPRD Medan, Senin (29/9/2025), menyebut pendapatan daerah semester pertama 2025 masih rendah.
Karena itu, Pemko Medan diminta memperkuat serapan anggaran, memperluas basis pajak, menutup potensi kebocoran penerimaan, dan melakukan inovasi digitalisasi.
PKS juga mendesak agar program prioritas masyarakat seperti perbaikan lampu jalan, drainase, jalan lingkungan, bantuan sosial, serta penguatan UMKM tetap dijalankan.
Selain itu, realokasi anggaran harus menjamin keadilan antarwilayah dengan fokus pada layanan dasar, kesehatan, pendidikan, dan penanggulangan banjir.
Fraksi PKS menyoroti persoalan lingkungan dan tata kota, terutama banjir, sampah, dan ruang terbuka hijau yang dinilai belum terintegrasi. Mereka juga meminta transparansi anggaran melalui dashboard realisasi yang dapat diakses publik.
Pada akhir pandangannya, Fraksi PKS menyatakan menerima Ranperda Kota Medan tentang P-APBD 2025 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah. (Reza)