Pemkab Langkat Perkuat Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa
Wakil Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti memberikan cindera mata kepada salah satu narasumber, Muhammad Nuh dari Komisi IV DPD RI. Foto; dokumen Dinas Kominfo Langkat
LANGKAT, kaldera.id – Pemerintah Kabupaten Langkat memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa melalui Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2025 yang dibuka Wakil Bupati Langkat Tiorita Br. Surbakti, mewakili Bupati Langkat Syah Afandin.
Kegiatan berlangsung di Jentera Malay, Rumah Dinas Bupati Langkat, Selasa (18/11/2025).
Workshop diikuti 200 peserta dan dihadiri Anggota Komite IV DPD RI Muhammad Nuh, Kepala Perwakilan BPKP Sumatera Utara Farid Firman, Kabid Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPB Sumut Edy Purwanto, Asisten Pemerintahan dan Kesra Rudi Kinandung, para camat, serta para kepala desa se-Kabupaten Langkat.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Tiorita Br. Surbakti menyampaikan apresiasi kepada BPKP Sumut atas pendampingan yang diberikan selama ini.
Ia menegaskan bahwa Bupati Syah Afandin memberi perhatian besar pada tata kelola keuangan desa sebagai dasar pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
“Pemerintah Kabupaten Langkat berkomitmen meningkatkan kapasitas aparatur desa agar pengelolaan dana desa semakin akuntabel, transparan, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Laporan penyelenggaraan yang disampaikan Lapendri menyebutkan workshop bertujuan meningkatkan pemahaman aparatur desa mengenai mekanisme pengelolaan keuangan yang sesuai regulasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi produktif.
Ia berharap kegiatan tersebut menjadi ruang belajar untuk mendorong transformasi ekonomi desa.
Workshop menghadirkan narasumber dari berbagai lembaga strategis, di antaranya Muhammad Nuh dari DPD RI, Kepala BPKP Sumut Farid Firman, Kabid PPA II Kanwil DJPB Sumut Edy Purwanto, serta Kabid Pemerintahan Desa Dinas PMD Langkat Selfian Ardhi.
Para narasumber menyampaikan materi mengenai penguatan sistem pelaporan, pencegahan penyimpangan anggaran, dan strategi pemanfaatan dana desa bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pemkab Langkat berharap melalui workshop ini para kepala desa dan perangkatnya mampu meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban dana desa sehingga tercipta tata kelola pemerintahan desa yang profesional, visioner, dan berorientasi pada kemajuan masyarakat. (Reza)
Pos Terkait
