Wagub Sumut Laporkan 5 Daerah Masih Terdampak Parah Bencana ke Mendagri
Wakil Gubernur Sumut, Surya
MEDAN, kaldera.id – Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya melaporkan masih terdapat lima daerah di Sumut yang terdampak cukup parah akibat bencana alam dalam rapat koordinasi pemulihan pascabencana Sumatera bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Rakor digelar secara virtual, Jumat (9/1/2026).
Rapat tersebut diikuti pemerintah provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, serta seluruh kepala daerah kabupaten/kota terdampak bencana di wilayah Sumatera.
Di Sumatera Utara, sebanyak 18 daerah masuk dalam pembahasan terkait kondisi terkini dan progres pemulihan.
Surya menyampaikan, berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, lima daerah masih menjadi perhatian utama akibat dampak banjir, banjir bandang, dan tanah longsor.
Kelima daerah tersebut adalah Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, serta Kota Sibolga. Selain kerusakan fisik, pemulihan ekonomi di sejumlah wilayah juga belum berjalan optimal akibat rusaknya sarana dan prasarana.
“Pemerintah provinsi akan memastikan kembali seluruh data kabupaten dan kota terdampak agar valid sebelum disampaikan ke pemerintah pusat dan menjadi acuan bagi seluruh OPD,” ujar Surya.
Pemprov Sumut akan memasukkan seluruh data kerusakan dan kebutuhan pemulihan ke dalam Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Dokumen tersebut akan menjadi dasar koordinasi lintas kementerian serta perangkat daerah di tingkat provinsi.
Kepala BPBD Sumut Tuahta Saragih menjelaskan, validasi data dilakukan melalui rapat lanjutan bersama BPBD kabupaten dan kota untuk memastikan seluruh kerusakan terdata secara rinci dan terintegrasi dengan R3P. Data tersebut juga akan disampaikan ke OPD terkait agar penanganan dilakukan secara berjenjang.
Pemprov Sumut menargetkan R3P rampung dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur paling lambat 31 Januari 2026. Dokumen tersebut akan menjadi acuan pemerintah daerah serta dasar pengajuan dukungan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
Dalam Rakor tersebut, Mendagri Tito Karnavian menegaskan pemerintah pusat terus memantau pemulihan fasilitas pelayanan publik di daerah terdampak, mulai dari rumah sakit, puskesmas, sekolah, infrastruktur, perekonomian, hingga aktivitas sosial masyarakat.
Menurutnya, koordinasi menjadi kunci percepatan pemulihan di wilayah yang terdampak signifikan.
“Rapat ini penting untuk memastikan langkah konkret yang sudah dan akan dilakukan pemerintah daerah dalam pemulihan pascabencana,” kata Tito. (Reza)
Pos Terkait
