Wakil Gubernur Sumut Surya
JAKARTA, kaldera.id – Pemerintah pusat mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera, termasuk Sumatera Utara, dengan target warga terdampak segera keluar dari tenda darurat dan direlokasi ke hunian layak.
Percepatan ini dibahas dalam rapat koordinasi nasional yang diikuti Wakil Gubernur Sumut Surya bersama Menteri Dalam Negeri dan sejumlah menteri terkait.
Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Wilayah Sumatera digelar secara virtual dari Kantor Badan Penghubung Provinsi Sumut di Jakarta, Senin (26/1/2026).
Pembahasan difokuskan pada skema relokasi, pembangunan hunian tetap, serta penyaluran bantuan bagi warga terdampak bencana di Sumut, Aceh, dan Sumatera Barat.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan, Presiden memberi instruksi khusus agar pemerintah daerah mempercepat pendataan korban dan lokasi terdampak. Warga, kata Tito, tidak boleh terlalu lama bertahan di tenda pengungsian.
“Warga yang mengungsi di tenda harus segera direlokasi. Jangan berlama-lama di tenda bencana. Pendataan harus cepat dan akurat agar penanganan tidak menimbulkan masalah hukum dan bantuan tepat sasaran,” tegas Tito.
Ia menekankan, kecepatan dan validitas data menjadi kunci utama percepatan bantuan dan pembangunan kembali wilayah terdampak.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menargetkan pembangunan fisik hunian tetap (Huntap) dapat mulai berjalan pada Februari 2026.
Ia meminta kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, hingga pihak swasta.
“Kalau bisa jangan lama-lama. Warga sudah terlalu lama terdampak, apalagi menjelang Ramadan dan Idulfitri. Kita harus gotong royong agar pembangunan Huntap bisa segera dimulai,” ujar Maruarar.
Ia juga mendorong keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan Huntap di 19 kabupaten/kota pada tiga provinsi tersebut, sekaligus memastikan kawasan hunian dilengkapi fasilitas dasar seperti rumah ibadah dan sekolah.
Selain pembangunan fisik, pemerintah menyiapkan bantuan tunai bagi penyintas melalui BNPB dan Kementerian Sosial. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebutkan, pemerintah akan menyalurkan santunan Rp15 juta kepada ahli waris korban meninggal.
“Kemensos juga menyalurkan bantuan jaminan hidup Rp450 ribu per jiwa selama tiga bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga di hunian sementara,” jelasnya.
Untuk kerusakan rumah, pemerintah menyiapkan bantuan stimulan dengan tiga kategori, yakni rusak ringan Rp15 juta, rusak sedang Rp30 juta, dan rusak berat Rp60 juta.
Selain itu, keluarga yang tinggal di hunian sementara menerima bantuan tambahan Rp8 juta per keluarga untuk kebutuhan perabotan dan penguatan ekonomi.
Rapat ini menjadi penentu langkah percepatan penanganan pascabencana agar warga terdampak segera kembali hidup normal di lingkungan yang aman dan layak. (Reza)
Pos Terkait
