Mendagri Tito Karnavian saat berada di Tapanuli Selatan. Foto; IST
TAPANULI SELATAN, kaldera.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi sinergi pemerintah daerah di Sumatera Utara di bawah koordinasi Gubernur Bobby Nasution dalam percepatan pemulihan pascabencana.
Kolaborasi tersebut dinilai membuat pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) berjalan lebih efektif.
Apresiasi itu disampaikan Tito saat meresmikan hunian sementara (Huntara) bagi warga terdampak bencana Sumatera yang dipusatkan di Kelurahan Simarpinggan, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kamis (5/2/2026).
Menurut Tito, langkah cepat Pemprov Sumut bersama kabupaten/kota, khususnya di Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara, berhasil memastikan pengungsi segera dipindahkan dari posko ke hunian yang lebih layak.
“Saya menyampaikan apresiasi atas kerja keras pemerintah daerah di Sumatera Utara, termasuk komitmen Gubernur Bobby Nasution dalam penanganan pascabencana. Ini saya sampaikan mewakili Presiden RI Prabowo Subianto,” ujar Tito.
Tito juga menegaskan bahwa dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat dapat segera digunakan untuk mendukung pemulihan pascabencana di Sumut. Ia memastikan petunjuk teknis penggunaan anggaran tersebut akan diterbitkan dalam waktu dekat tanpa harus melalui pembahasan DPRD, mengingat statusnya sebagai penanganan darurat bencana.
“Karena ini bencana provinsi, dana bisa langsung digunakan. Pekan depan juknisnya kami siapkan, dan bisa langsung dibuatkan peraturan gubernur,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sumut Bobby Nasution menyatakan komitmen penuh pemerintah provinsi dalam mempercepat pemulihan kondisi masyarakat terdampak bencana.
Pemprov Sumut, kata Bobby, telah menyiapkan anggaran dana tunggu hunian (DTH) serta dukungan pembangunan hunian tetap (Huntap).
“Kami siap mendukung penuh program pemerintah pusat. Bahkan jika dibutuhkan lahan untuk pembangunan hunian tetap, Pemprov Sumut siap memfasilitasi,” kata Bobby.
Selain itu, Bobby menjelaskan bahwa Pemprov Sumut juga berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk menyesuaikan kebutuhan di lapangan, termasuk perbaikan akses jalan yang rusak akibat banjir dan longsor.
Sementara itu, salah seorang warga terdampak bencana, N. Dalimunthe, mengaku kondisi Huntara jauh lebih layak dibandingkan tempat pengungsian sebelumnya.
Ia berharap pemerintah segera memperbaiki akses jalan menuju kebun yang rusak agar aktivitas ekonomi warga dapat kembali berjalan.
“Kami bersyukur sudah tinggal di Huntara. Sekarang harapannya jalan ke kebun bisa segera diperbaiki,” ujarnya. (Reza)
Pos Terkait
