Ilustrasi
MEDAN, kaldera.id – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Medan meminta Pemerintah Kota Medan segera mengambil langkah untuk mengatasi kelangkaan solar yang dinilai telah mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya para nelayan.
Permintaan tersebut disampaikan Anggota Fraksi PKS DPRD Medan, Kasman bin Marasakti Lubis, menyusul pengungkapan dugaan penyalahgunaan distribusi bahan bakar minyak (BBM) oleh Polrestabes Medan di salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Medan.
Kasman mengapresiasi langkah cepat aparat kepolisian dalam membongkar dugaan praktik penyalahgunaan distribusi BBM yang diduga merugikan masyarakat.
“Fraksi PKS mengapresiasi langkah cepat dan tegas Polrestabes Medan yang berhasil membongkar praktik dugaan penyalahgunaan distribusi BBM di salah satu SPBU Kota Medan,” kata Kasman.
Menurutnya, dugaan penyalahgunaan distribusi BBM tersebut berpotensi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi ketersediaan solar di tengah masyarakat.
Ia mengatakan kelangkaan solar saat ini telah dirasakan oleh berbagai kalangan, terutama nelayan yang bergantung pada bahan bakar untuk menjalankan aktivitas melaut.
“Kelangkaan solar berdampak langsung terhadap aktivitas perekonomian masyarakat, khususnya para nelayan yang kesulitan memperoleh bahan bakar untuk melaut,” ujarnya.
Karena itu, PKS meminta Pemko Medan tidak hanya mengandalkan proses penegakan hukum, tetapi juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, Pertamina, serta instansi terkait guna memastikan distribusi solar kembali normal.
“Kami meminta Pemerintah Kota Medan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk mengatasi kelangkaan BBM jenis solar, terutama bagi para nelayan, agar aktivitas perekonomian dapat berjalan lancar,” tegasnya.
Kasman menilai ketersediaan solar memiliki peran penting dalam menjaga roda perekonomian masyarakat pesisir. Jika distribusi terganggu dalam waktu lama, kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap pendapatan nelayan dan pasokan hasil tangkapan ikan.
Selain mendorong percepatan penanganan kelangkaan solar, PKS juga meminta pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi diperketat agar penyalurannya tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.
Menurutnya, pengungkapan dugaan penyalahgunaan distribusi BBM harus menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pengawasan dan distribusi bahan bakar bersubsidi di Kota Medan.
PKS juga mendorong pemerintah, aparat penegak hukum, dan instansi terkait melakukan pengawasan secara berkala guna mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.
Dengan pengawasan yang lebih ketat, masyarakat diharapkan dapat memperoleh pasokan BBM secara lebih mudah dan aktivitas ekonomi, terutama sektor perikanan dan usaha kecil, dapat berjalan tanpa hambatan. (Reza)
Pos Terkait
