Rapat paripurna DPRD Medan dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda APBD Kota Medan 2027 yang dihadiri langsung Rico Waas di Gedung DPRD Medan, Senin (5/10/2026).
MEDAN, kaldera.id – Fraksi-fraksi DPRD Medan menyoroti arah penggunaan anggaran dalam Rancangan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2027. Mereka mengingatkan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas agar setiap rupiah anggaran benar-benar berdampak bagi masyarakat, bukan sekadar habis terserap.
Sorotan itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Medan dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda APBD Kota Medan 2027 yang dihadiri langsung Rico Waas di Gedung DPRD Medan, Senin (5/10/2026).
Fraksi Partai Gerindra menjadi salah satu yang paling keras menyoroti efektivitas penggunaan APBD. Melalui juru bicaranya, Dame Dumasari Hutagalung, Gerindra menegaskan APBD bukan sekadar kumpulan angka, melainkan uang rakyat yang harus kembali kepada masyarakat melalui pelayanan dan pembangunan yang terukur.
“Jangan sampai anggaran OPD meningkat tetapi persoalan masyarakat tidak berubah,” tegas Dame.
Gerindra meminta seluruh organisasi perangkat daerah mampu menjelaskan secara rinci penggunaan anggaran, mulai dari besaran dana, tujuan penggunaan, hasil yang dicapai hingga manfaat yang dirasakan masyarakat.
Fraksi tersebut juga meminta evaluasi terhadap kegiatan seremonial, belanja barang dan jasa, serta program yang sulit diukur hasilnya. Jika efisiensi dilakukan, Gerindra menegaskan yang harus dipangkas adalah pemborosan, bukan pelayanan publik.
Penanganan banjir turut menjadi perhatian. Gerindra meminta keberhasilan program drainase dan infrastruktur diukur dari berkurangnya titik banjir, bukan hanya besarnya anggaran yang terserap.
Selain itu, sektor pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan hingga program Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang juga diminta dievaluasi berdasarkan dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat menyoroti kondisi fiskal Kota Medan pada 2027. Demokrat mencatat pendapatan daerah diproyeksikan sekitar Rp6,9 triliun atau turun dibanding tahun sebelumnya, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru ditargetkan meningkat menjadi sekitar Rp4,1 triliun.
Fraksi Demokrat meminta Pemko Medan memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta mengoptimalkan aset daerah dan BUMD untuk mendongkrak PAD.
Demokrat juga mempertanyakan sejumlah perubahan alokasi anggaran OPD dibandingkan dokumen KUA-PPAS yang sebelumnya telah disepakati.
“RAPBD Tahun 2027 hendaknya benar-benar mampu menjawab berbagai persoalan yang ada di masyarakat,” tegas Fraksi Demokrat.
Adapun Fraksi Partai NasDem menekankan agar APBD 2027 benar-benar menjawab kebutuhan dasar warga, mulai dari perbaikan jalan lingkungan, akses air bersih, pelayanan kesehatan, pendidikan hingga bantuan sosial yang tepat sasaran.
NasDem juga meminta perhatian terhadap keberlangsungan UMKM dan pedagang kecil yang menghadapi tekanan biaya usaha dan perubahan daya beli masyarakat.
Di sektor kesehatan, NasDem menyoroti pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC). Menurut fraksi tersebut, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah peserta yang terdaftar, tetapi dari kemudahan masyarakat mendapatkan pelayanan saat membutuhkan.
Persoalan keterbatasan kamar rawat inap, penumpukan pasien di IGD hingga minimnya ruang ICU diminta menjadi perhatian serius Pemko Medan.
Berbagai catatan fraksi tersebut akan menjadi bahan pembahasan lanjutan sebelum RAPBD Kota Medan 2027 disahkan. DPRD berharap anggaran yang disusun benar-benar efektif, tepat sasaran dan mampu menjawab persoalan masyarakat. (Reza)
Pos Terkait
