MEDAN, kaldera.id – Pernyataan Gubernur Sumatera Utara yang mengatakan bahwa warga sumut sulit diatur dalam pencegahan penyebaran Covid-19, disindir Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Alwashliyah (PP-HIMMAH) Aminullah Siagian. Ia menyebut bukan warga sulit diatur,tapi penanganan Covid 19 di Sumatera Utara yang tak becus.
“Bukan warga yang sulit diatur,tapi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memang tidak becus tangani Covid 19 di Sumut,” tegasnya dalam siaran pers yang diterima kemarin.
Ketidak becusan dalam menangani upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dilihat dari strategi kebijakan yang tidak jelas. Belum ada solusi alternatif yang lebih baik yang ditawarkan oleh Gubernur. “Mereka hanya bermain dari imbauan ke imbauan saja. Padahal ada miliaran rupiah dana dari refocusing APBD yang sudah dikeluarkan Pemprovsu seperti tak berbekas sama sekali, bahkan disinyalir hanya meninggalkan banyak masalah,” bebernya.
Aminullah menambahkan bahwa di beberapa provinsi tetangga, seperti Sumbar, Aceh, dan Riau, relatif baik pencegahan Covid-19, karena mereka ambil kebijakan kongkrit. Provinsi Riau misalnya yang sempat menerapkan PSBB secara ketat ke seluruh wilayahnya.
“Bahkan mereka juga sampai melaksanakan test PCR SWAB secara massal dan gratis ke warganya untuk mendapat data yang kongkrit terkait sudah seberapa massif virus Covid 19 menyebar di sana. Jadi sebenarnya yang sulit diatur itu bukan warga,tapi Gubernur yang tidak tegas,” tutupnya.
Sebelumnya Edy Rahmayadi menyatakan masyarakat Sumut sulit diatur terkait penerapan New Normal di provinsi ini. Dia menyampaikan itu usai rapat dengan tiga kepala daerah yakni Medan, Binjai dan Deliserdang, Selasa (4/8/2020). “Hampir rata-rata kabupaten/kota kesulitan. Terkendala karena masyarakat yang sulit untuk diatur, untuk disiplin protokol kesehatan berat sekali dilakukan masyarakat, suruh pakai masker tidak mau, suruh cuci tangan boro-boro dilakukan. Suruh atur jarak, apalagi,” ucapnya.(rel/red)