MEDAN, kaldera.id – Walikota Medan, Bobby Afif Nasution mengungkapkan,diperlukan kolaborasi yang kuat untuk mendukung pembangunan di Kota Medan, terutama terkait bidang infrastruktur dan pemukiman.
Ego sektoral perlu dihilangkan. Sehingga tidak ada yang merasa menjadi superhero. Sebab, bila kegiatan ini berhasil tentunya berkat tim yang kuat. Untuk itu dirinya mengharapkan kerjasamanya dengan pihak kementrian maupun pemprovsu.
Hal ini disampaikan Bobby saat memimpin rapat sinkronisasi program/kegiatan bidang pekerjaan umum TA 2022 di Balai Kota Medan, Kamis (10/3/2022).
Rapat diawali pemaparan kegiatan yang akan dilakukan sesuai Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian PUPR TA 2022 yang masuk wilayah Kota Medan. Kegiatan dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang masuk Kota Medan sekitar Rp113,4 miliar.
Kemudian Direktorat Jenderal Bina Marga sekitar Rp7,2 miliar, Direktorat Jenderal Cipta Karya sekitar Rp69 miliar, Direktorat Jenderal Perumahan sebesar Rp149 miliar.
“Ada beberapa usulan dari Pemko Medan yang sudah dimasukkan tapi belum ditindaklanjuti. Salah satunya yang diusulkan Direktorat Jenderal Bina Marga yakni pembangunan fly over senilai Rp250 miliar, tapi yang dianggarkan baru Rp5,8 miliar,” kata Bobby Nasution.
Pembangunan fly over di Pondok Kelapa (Manhanttan) dan sudah dipresentasikan tahun lalu, termasuk usulan desainnya. Tapi, saat rapat dengan gubsu beberapa hari lalu, jelasnya, desain yang disampaikan masih yang lama serta munculnya persoalan pembebasan lahan.
“Ini yang kami sayangkan. Sebab, saat pembahasan terakhir tahun lalu, persoalan pembebasan lahan tidak ada dibicarakan. Hanya soal desain fly over. Ditambah lagi Pak Menteri sudah mengatakan fly over dibangun tahun ini dihadapan Pak Dirjen,” ungkapnya kecewa.
Selain fly over, dalam rapat itu, Bobby ingin mengetahui seperti apa perbaikan jalan-jalan nasional yang ada di Kota Medan. “Apabila tidak jelas perbaikannya, kami sudah minta melalui Kadis PU Kota Medan untuk diberikan pelimpahan wewenang kepada kami untuk bisa atau merawat beberapa ruas jalan nasional. Jangan nanti kondisinya sudah rusak kali, baru dilimpahkan kepada kami. Tentunya anggaran untuk memperbaikinya akan lebih besar lagi,” paparnya.
Dia juga berharap adanya pelimpahan wewenang terhadap pembenahan beberapa alur sungai. Salah satunya, perbaikan dinding Sungai Denai di Jalan Seksama Gang Raja Aceh yang telah dikerjakan BWS Sumatera II. Pasca banjir, dinding sungai hancur dan warga tak dapat lagi melintas.
“Kami harus diberikan pelimpahan wewenang sehingga Pemko Medan dapat memperbaikinya. Dengan terputusnya Jalan Seksama Gang Raja Aceh itu, Pemko Medan yang disalahkan masyarakat, bukan BWS Sumatera II,” ungkapnya. (reza)