MEDAN, kaldera.id – Walikota Medan, Bobby Afif Nasution menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi -fraksi di DPRD Medan melalui sidang paripurna DPRD Medan, Senin (12/9/2022).
Sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Medan, Hasyim didampingi Wakil Ketua DPRD Medan, Ihwan Ritonga tersebut dihadiri para anggota dewan dan juga para kepala OPD lingkungan Pemko Medan.
Dalam penyampaian tersebut, Bobby menjawab pertanyaan disampaikan Margaret MS dari Fraksi PDI Perjuangan terkait menurunnya disiplin para tenaga kesehatan di rumah sakit dan puskesmas. Menurutnya, pihaknya akan melakukan pengawasan ketat dan akan ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi tegas.
Begitu juga dengann capaian Universal Health Coverage (UHC), sedang dilakukan upaya peningkatan kepesertaan BPJS Kesehatan untuk tahun ini. Diharapkan capaian 96% dan tahun 2023 sebanyak 98 % dari jumlah penduduk. Sedangkan sampai September 2022 kepesertaan JKN masih 92,06 % dan masih ada kekurangan 3,94 %.
“Untuk memenuhi tingkat capaian tersebut dilakukan kolaborasi pemenuhan kuota PBI JK. Penduduk yang terdaftar di DTKS menjadi PBI JK. Sedangkan rencana pengoperasian RSUD H Bachtiar Djafar menunggu terpenuhinya ketentuan ketentuan yang diatur Permenkes No 340 / Menkes /Per/III/2010 tentang klasifikasi Rumah Sakit,” ungkapnya.
Selanjutnya terkait proges peanganan penurunan kemiskinan selama Tahun 2022, Pemko terus berupaya meningkatkan kesejahteraan dengan mengalokasikan anggaran khusus seperti bantuan iuran kesehatan, bantuan sosial dan UMKM.
Sedangkan menanggapi Fraksi Gerindra yang disampaikan Haris Kelana Damanik terkait target PAD yang belum terealisasi, Walikota Medan menyampaikan, Pemko Medan terus meningkatkan mutu pelayanan dan peningkatan kualitas SDM
Untuk menanggapi perlunya pengawasan terhadap bangunan bermasalah mulai dari kepling. Walikota menyebut mulai saat ini terus dilakukan pengawasan bangunan di lapangan secara berjenjang mulai tingkat Kelurahan hingga Kecamatan dan OPD teknis.(reza)