Gus Irawan: Bantuan Sembako Rawan Gejolak Sosial dan Dikorupsi

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Gus Irawan Pasaribu. (ist)
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Gus Irawan Pasaribu. (ist)

MEDAN, kaldera.id- Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu mendesak pemerintah mulai dari pusat sampai daerah untuk menghentikan pemberian bantuan sembako dan kebutuhan pokok bagi masyarakat terdampak covid-19 secara langsung karena rawan gejolak sosial dan dikorupsi.

Hal itu disampaikannya melalui telewawancara, Kamis (21/5/2020) malam, menyikapi munculnya berbagai pelanggaran standar pencegahan covid-19 di masyarakat. “Itu kemarin di Jambi, posko covid-19 dibakar massa karena tidak puas dengan mekanisme pembangian bantuan sembako secara langsung,” jelasnya.

Lalu di Simalungun, anggota dewan menemukan kuantitas bantuan sembako yang dikurangi dari harusnya 10 kg per KK menjadi 8-9 kg, ungkap Gus Irawan. “Jadi kami tidak setuju pembagian social safety net karena memang punya banyak kelemahan,” kata dia.

Pertama, masyarakat tidak akan puas karena bisa saja yang harusnya berhak mendapatkan kemudian malah terbaikan. Kedua, dengan bantuan sembako akan sangat mudah dikorupsi dari sisi kuantitas dan kualitas. “Dari sisi kuantitas itu tadi. Jumlahnya dikurangi. Atau dari sisi kualitas bisa juga, misalnya bantuan beras yang diberikan sudah busuk, berulat. Contohnya ada. Kemudian ketiga, tentu saja terjadi pelanggaran standar pencegahan covid-19 karena muncul kerumuman massa tak terkontrol,” kata dia.

Gus Irawan Pasaribu yang juga ketua DPD Gerindra Sumut ini mengatakan pihaknya dari awal sudah mengusulkan agar bantuan terdampak covid-19 ini disalurkan secara tunai dari rekening. “Kita berfikir dari awal dan memberikan pandangan agar pemberian bantuan yang bersumber dari APBN dan APBD secara over booking rekening untuk menghindari moral hazard.”

Barang dalam bentuk sembako itu, katanya, sangat rentan korupsi dan penyelewengan. “Titik penyelewengannya sangat banyak dan rawan betul. Siapapun bisa berbuat curang, mulai dari yang punya kewenangan terhadap yang berhak, kontraktornya, dan penyalurnya semua bisa curang.”

Menurut dia, mereka sudah menghitung mudaratnya akan jauh lebih banyak jika memberikan bantuan dengan barang. Gus Irawan menegaskan dalam UU No. 1 tahun 2020 turut menganggarkan social safety net Rp110 triliun secara nasional.

“Saya dari awal sudah sampaikan agar diberikan lewat transfer ke masing-masing yang berhak menerima. Kacaunya lagi ketika pemerintah menyatakan mau menyalurkan langsung sembako, kita tahu keterlambatan penyaluran oleh Kemensos menunggu kemasan berlogo Presiden. Makanya lambat,” tutur Gus Irawan Pasaribu

Dari awal, menurutnya, yang paling mengkhawatirkan itu terkait pendataan yang sangat lemah. “Kita lihat saja sebelumnya subsidi listrik elpiji dan lain-lain yang selalu disorot semuanya amburadul.”

Akhirnya banyak dijumpai orang yang harusnya berhak mendapatkan bantuan malah terlewatkan. “Jadi hentikan itu pembagian sembako secara langsung. Apalagi kita lihat ada penumpukan massa yang tak terkendali, standar pencegahan covid diabaikan, masyarakat menyerbu lokasi. Bahkan ada aksi anarkis seperti pembakaran dan lain-lain. Semua itu fakta bahwa bantuan sembako secara langsung bermasalah,” ungkapnya.

Kalau pemerintah mau mendengar imbauan ini langsung over booking rekening untuk menghindari moral hazard dan perilaku korupsi.

“Saya lebih setuju dalam bentuk uang ditransfer langsung. Biar masyarakat yang membelanjakan uangnya untuk beli beras, minyak goreng sayur atau apa, mereka-lah yang tahu kebutuhannya. Kalau alasannya bahwa bantuan langsung sembako akibat harganya sering bergejolak maka selayaknya tugas pemerintah itu mengendalikan harga. Jadi saya belum dapat alasan yang pas kenapa harus dibagi langsung,” ujarnya. (armin nasution)