TVRI Sumatera Utara sebagai lembaga penyiaran publik siap mendukung kebijakan pemerintah termasuk Inpres No 1/2025 tentang efisiensi APBN.
MEDAN, kaldera.id – TVRI Sumatera Utara sebagai lembaga penyiaran publik siap mendukung kebijakan pemerintah termasuk Inpres No 1/2025 tentang efisiensi APBN.
Regulasi yang dituangkan tersebut tentunya berdampak pada penghematan operasional penyiaran sehingga TVRI Sumut dapat mempertahankan tenaga honorer termasuk kontributor dan penyiar sebagai garda terdepan dalam layar kaca melayani pemirsa dalam menyebarkan informasi.
Maraknya informasi terkait efisiensi di lembaga penyiaran publik TVRI dan RRI di sejumlah media sosial, media on line dan media lainnya berdampak pada PHK bagi kontributor dan penyiar tentunya dapat ditepis oleh Kepala Stasiun TVRI Sumatera Utara, Tachrizal.
“Dengan penguatan koordinasi dan kebersamaan yang dibangun antara pimpinan tingkat pusat hingga ke daerah secara internal, TVRI Sumut mengambil langkah kebijakan untuk menyesuaikan regulasi efisiensi tersebut dengan kemampuan yang dimiliki termasuk tetap mempertahankan tenaga kontributor dan penyiar dalam program berita secara harian serta program penyiaran lainnya tetap berjalan dengan baik,” kata Tachrizal, Kamis (13/2/2025).
Karena itu, kata dia, teman-teman kontributor dan penyiar tidak akan di PHK TVRI Sumut sesuai dengan arahan Dirut LPP TVRI Iman Brotoseno pasca penerapan inpres tersebut.
Selain mempertahankan tenaga kontributor, penyiar dan tenaga honorer lainnya TVRI Sumut tetap menjalankan fungsi dalam lembaga penyiarannya secara harian meski beberapa program acara tidak dilakukan produksi dan pasca efisiensi fokus pada program berita dengan durasi setengah jam.
“Hal tersebut dilakukan dalam mendukung efisiensi yakni penghematan listrik, air, telepon dan gas yang merupakan salah satu point efisiensi,” ujarnya.
Pasca RDP Komisi VII DPR RI bersama LPP TVRI, LPP RRI, LKBN Antara dan BSN, tentunya membawa pembaharuan semangat kerja bagi insan pejuang jurnalistik bagi tenaga kontributor dan penyiar di TVRI.
“Kami mengapresiasi hasil rapat dengar pendapat DPR RI yang merespon cepat terkait maraknya informasi yang beredar akibat dampak dari efisiensi untuk membantu memberi solusi terkait kondisi anggaran lembaga penyiaran yang terbatas,” ungkap kontributor TVRI Sumut, Dodi.
Tentunya ketiadaan PHK terhadap tenaga kontributor dan penyiar di lembaga penyiaran TVRI memastikan untuk tetap berkreatifitas memberi informasi kepada publik yang tentunya berdampak pada kelangsungan hidup bagi keluarga lebih baik lagi. (reza/rel)
Pos Terkait
