Barcode Parkir Bikin Resah, Lailatul Badri Desak Pemko Medan Bertindak Tegas!
Lailatul Badri
MEDAN, kaldera.id – Polemik parkir berlangganan dengan sistem barcode di Kota Medan semakin memanas. Banyak warga yang sudah membayar langganan parkir justru mendapat penolakan dari juru parkir (jukir) di lapangan. Tak jarang, insiden adu mulut pun terjadi. Kondisi ini membuat masyarakat kecewa dan mempertanyakan efektivitas kebijakan tersebut.
Menanggapi situasi ini, Anggota Komisi 4 DPRD Kota Medan, Lailatul Badri angkat bicara. Ia mendesak Pemerintah Kota Medan dan Dinas Perhubungan (Dishub) untuk segera turun tangan dan menyelesaikan kisruh ini.
“Kalau memang sistem barcode sudah diberlakukan, jangan setengah-setengah. Pemko Medan harus tegas dan aktif mensosialisasikan ini kepada para jukir. Jangan sampai masyarakat yang sudah taat aturan malah jadi korban,” ujar politisi PKB yang akrab disapa Lela, Kamis (10/4/2025).
Lela menekankan, tidak ada masyarakat yang mau membayar dua kali untuk hal yang sama. Ia pun menilai kurangnya edukasi kepada jukir menjadi biang kerok keributan di lapangan.
“Sudah bayar langganan, masih diminta bayar lagi? Tentu masyarakat menolak. Di sinilah seharusnya peran Dishub kuat—beri edukasi, beri kepastian, dan bila perlu, beri sanksi,” tegasnya.
Ia juga menyarankan agar para pengusaha pengelola parkir diundang untuk duduk bersama dan diberikan pemahaman tentang sistem yang kini berlaku.
“Kalau jukirnya masih ngeyel, beri peringatan keras pada pengelolanya. Kita ingin PAD meningkat, tapi bukan dengan cara merugikan masyarakat,” cetus Lela.
Lebih lanjut, Lela mengingatkan bahwa program parkir berlangganan ini bukan sekadar wacana, karena sudah dianggarkan DPRD sejak 2024 hingga 2025.
“Sudah ada dananya, sudah ada dasar hukumnya. Jangan biarkan kebijakan ini mandek hanya karena miskomunikasi. Kalau terus bermasalah, kami di DPRD akan turun tangan langsung,” tutupnya penuh ketegasan. (Reza)
Pos Terkait
