Rapat paripurna di Gedung DPRD Medan, Selasa (10/6/2025).
MEDAN, Kaldera.id – Fraksi PKS DPRD Kota Medan menyampaikan tujuh catatan kritis terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2024. Hal ini disampaikan juru bicara Fraksi PKS, Zulham Efendi dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Medan, Selasa (10/6/2025).
“Setelah Fraksi PKS mempelajari Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2024, ada beberapa yang menjadi sorotan. Pertama, menurut laporan keuangan tahun 2024, dana SiLPA APBD Kota Medan sebesar Rp105,253 miliar,” ujar Zulham.
Ia mempertanyakan mengapa dana SiLPA tahun 2024 begitu besar jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang hanya sebesar Rp68,680 miliar. “Apa yang menjadi penyebab dan kendala dana SiLPA pada tahun 2024 lebih besar daripada tahun 2023? Apa proyeksi terhadap hal ini ke depan? Mohon penjelasannya,” tegasnya.
Catatan kedua, belanja tidak terduga pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp5,325 miliar, melonjak tajam dari Rp116,184 juta pada tahun sebelumnya. “Fraksi PKS mempertanyakan kenapa pada tahun 2024 belanja tidak terduga naik begitu signifikan dari tahun sebelumnya? Untuk apa saja penggunaan anggaran belanja tidak terduga ini? Mohon penjelasannya,” kata Zulham.
Ketiga, Fraksi PKS mengapresiasi capaian pajak restoran tahun 2024 yang mencapai Rp111,846 miliar, melampaui target Rp107,756 miliar. Namun, Zulham menyoroti penurunan tajam dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar Rp357,473 miliar.
“Kami mempertanyakan mengapa capaian tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan tahun 2024. Apa kendala dan tantangan dalam realisasi pajak restoran? Berapa jumlah restoran yang terkena wajib pajak pada tahun 2023 dan 2024? Mohon penjelasannya,” ujarnya.
Catatan keempat menyentuh realisasi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Pendapatan sektor ini hanya mencapai Rp25,166 miliar dari target Rp48,921 miliar.
Zulham menyebutkan peristiwa dugaan penyelewengan dana kebersihan oleh oknum di kecamatan sebagai sorotan. “Apa langkah Pemerintah Kota Medan dalam meminimalisir kebocoran pendapatan dari sektor ini? Mohon penjelasannya,” ungkapnya.
Kelima, pendapatan dari pelayanan parkir di tepi jalan umum hanya terealisasi Rp19,114 miliar atau 19,11% dari target. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2023 yang mencapai Rp24,883 miliar.
“Fraksi PKS mempertanyakan apa yang menjadi kendala penurunan pendapatan dari sektor ini. Apa evaluasi terhadap penerapan parkir berlangganan? Kami juga mempertanyakan efektivitas sistem e-parking dalam peningkatan PAD Kota Medan. Mohon penjelasannya,” ujar politisi asal Medan Utara ini.
Keenam, Zulham menyoroti penurunan drastis pada pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dari Rp79,74 miliar pada 2023 menjadi Rp27,21 miliar pada 2024. Capaian ini hanya 65,55% dari target Rp41,51 miliar.
“Fraksi PKS mempertanyakan faktor penyebab penurunan ini. Kami meminta penjelasan mengenai strategi dan proyeksi ke depan agar pendapatan BLUD dapat meningkat dan tetap memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan berkelanjutan,” tegasnya.
Catatan terakhir, Fraksi PKS menyayangkan turunnya realisasi anggaran belanja jalan, jembatan, irigasi, instalasi, dan jaringan. Realisasi hanya sebesar Rp423,16 miliar atau 83,47% dari total anggaran Rp506,96 miliar, jauh menurun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai Rp683,51 miliar.
“Mengingat adanya penurunan signifikan, kami mempertanyakan penyebabnya. Apakah pembangunan infrastruktur berjalan sesuai rencana? Kami meminta penjelasan lebih lanjut mengenai kendala dan bagaimana proyeksi ke depan untuk memastikan pembangunan berjalan optimal. Mohon penjelasannya,” kata Zulham.
Ia juga mempertanyakan langkah Pemerintah Kota Medan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Perusahaan Umum Daerah (PUD).
“Sampai sejauh ini PUD yang ada di Kota Medan belum mampu memberikan PAD yang signifikan, bahkan ada beberapa yang menjadi beban bagi Pemko Medan. Mohon penjelasannya,” pungkasnya. (Reza)
Pos Terkait
