Istana Kepresidenan menegaskan tidak benar ada upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) untuk mencaplok empat pulau yang menjadi sengketa wilayah dengan Aceh.
JAKARTA, kaldera.id – Istana Kepresidenan menegaskan tidak benar ada upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) untuk mencaplok empat pulau yang menjadi sengketa wilayah dengan Aceh. Hal ini ditegaskan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, Selasa (17/6/2025).
“Presiden meminta agar isu-isu liar ini diluruskan. Tidak benar ada satu pemerintah provinsi yang ingin ‘memasukkan’ 4 pulau tersebut ke dalam wilayah administratifnya,” tegas Prasetyo.
Empat pulau tersebut adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek. Berdasarkan dokumen dan data dari Kementerian Dalam Negeri, keempatnya secara administratif sah merupakan bagian dari Provinsi Aceh.
“Keputusan ini diambil berdasarkan dokumen dan peta topografi yang menjadi rujukan resmi pemerintah. Ini bukan soal klaim, tapi soal administrasi yang sudah ada dasarnya sejak lama,” ujar Prasetyo.
Ia menambahkan bahwa keputusan ini diharapkan menjadi solusi final atas polemik yang berkembang di tengah masyarakat. “Kami harap ini mengakhiri semua dinamika dan spekulasi yang berkembang. Ini adalah jalan keluar terbaik bagi semua pihak, baik Pemerintah Aceh maupun Sumatera Utara,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo memimpin rapat terbatas secara virtual membahas persoalan sengketa empat pulau tersebut, bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, dan Gubernur Sumut Bobby Nasution. (Reza)
Pos Terkait
