Hadi Suhendra
MEDAN, kaldera.id – Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Hadi Suhendra, menegaskan langkah tegas untuk menghentikan bantuan biaya pengobatan bagi warga yang menjadi korban akibat terlibat tawuran di Kecamatan Medan Belawan. Keputusan itu diambil sebagai bentuk upaya menciptakan efek jera agar praktik tawuran yang meresahkan dan merugikan masyarakat dapat segera dihentikan.
“Sudah cukup banyak saya bantu, tapi tawuran terus terjadi. Kalau ini terus dibiarkan, kita semua yang rugi,” tegas Hendra, sapaan akrabnya, kepada wartawan, Minggu (6/7/2025).
Menurut Hendra, persoalan tawuran di Belawan tidak bisa dilepaskan dari masalah pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan, dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang masih tertinggal. Ia menekankan bahwa dampak tawuran tidak hanya menyebabkan luka fisik, tetapi juga kerugian ekonomi yang besar bagi keluarga korban.
“Sering terjadi keluarga terpaksa menjual rumah demi biaya rumah sakit. Mayoritas warga Belawan penghasilannya pas-pasan. Ini yang membuat saya prihatin,” ungkapnya.
Sebagai bentuk keseriusan, Hendra merencanakan program turun langsung ke lingkungan dan kelurahan di Belawan pada akhir bulan ini. Ia akan menggandeng ketua organisasi, lurah, serta pihak kepolisian untuk berdialog bersama masyarakat dalam mencari solusi konkret pencegahan tawuran.
“Saya bukan penegak hukum, tapi saya punya ide bagaimana kita bisa bersatu. Karena kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi?” ujar politisi Partai Golkar itu.
Selain fokus pada pencegahan tawuran, Hendra juga menyoroti lunturnya budaya hormat generasi muda kepada orang yang lebih tua seperti yang pernah dijunjung tinggi dahulu. Sebagai langkah awal, ia mendirikan mushala yang buka 24 jam di Kantor Pemuda Pancasila (PP) Belawan, lengkap dengan program pengajian gratis yang tidak hanya mengajarkan Al-Qur’an tetapi juga pendidikan adab dan akhlak.
“Kalau SPBU saja bisa buka 24 jam, rumah ibadah juga harus bisa 24 jam untuk memperbaiki akhlak anak-anak kita,” katanya.
Ia juga mengajak seluruh warga lintas agama untuk menghidupkan rumah-rumah ibadah sebagai pusat pembinaan karakter demi mewujudkan Belawan yang harmonis dan damai.
Tak hanya persoalan moral, Hendra juga menyoroti praktik pungutan liar atau “uang masuk kerja” yang selama ini menjadi beban berat bagi anak-anak muda Belawan yang hendak mencari pekerjaan.
“Gaji pertama mereka habis untuk bayar utang karena harus bayar masuk kerja. Ini yang harus kita lawan,” tegasnya.
Hendra berkomitmen menyuarakan persoalan tersebut kepada Pemerintah Kota Medan dan perusahaan-perusahaan, agar memberikan prioritas kepada tenaga kerja lokal tanpa pungutan apa pun. Ia juga mendukung penuh program Wali Kota Medan yang mendorong perusahaan di wilayah setempat untuk membuka lapangan kerja lebih luas bagi warga Belawan.
Sebagai legislator dari Dapil II, Hendra mengingatkan bahwa perubahan tidak bisa terjadi seketika.
“Hari ini kita berjuang, hasilnya belum tentu langsung didapat. Bisa setahun, dua tahun, bahkan lima tahun. Tapi jangan pernah berhenti berdoa dan berusaha,” pesannya.
Ia juga meminta masyarakat agar tetap bersatu, meskipun akan ada pihak-pihak yang merasa terganggu apabila Belawan menjadi lebih baik.
“Kalau tidak mau ikut berjuang, cukup diam. Jangan ganggu orang yang sedang berjuang,” pungkasnya.
Dengan berbagai langkah konkret dan ajakan untuk bersatu, Hadi Suhendra berharap Belawan dapat bangkit menjadi kawasan yang aman, sejahtera, dan penuh harapan bagi generasi masa depan. (Reza)
