MEDAN, kaldera.id – Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, bersama Ombudsman RI Perwakilan Sumut membahas upaya peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan layanan publik yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Ketiga sektor tersebut menjadi fokus utama dalam program prioritas kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut periode 2025–2029.
Pertemuan berlangsung di ruang kerja Gubernur, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Selasa (15/7/2025), dan dihadiri Kepala Ombudsman Perwakilan Sumut, Herdensi Adnin, bersama sejumlah pejabat terkait.
Dalam pertemuan tersebut, Bobby menekankan pentingnya pemerataan akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Sumut. Untuk itu, Pemprov Sumut terus memperkuat program Universal Health Coverage (UHC) agar masyarakat, termasuk di daerah terpencil, dapat memperoleh layanan kesehatan berkualitas dan terjangkau.
“Kita ingin seluruh masyarakat bisa mengakses layanan kesehatan dengan mudah dan setara. Karena itu, program UHC menjadi perhatian serius kami,” ujar Bobby.
Bobby juga menjelaskan bahwa Pemprov telah menjalin kerja sama dengan berbagai universitas dalam penyediaan tenaga dokter spesialis, termasuk melalui program beasiswa. “Kita sesuaikan dengan kebutuhan daerah. Misalnya, dari Nias ada sembilan orang dikirim ke Universitas Indonesia. Kita kontrak 15 tahun supaya mereka tetap kembali dan mengabdi di daerahnya,” ucapnya.
Di bidang pelayanan publik, Bobby meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk terus membangun komunikasi intensif dengan Ombudsman. Hal ini dinilai penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mencegah terjadinya maladministrasi.
“Saya berterima kasih kepada Ombudsman yang telah menjalankan perannya dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Kolaborasi ini penting agar pelayanan publik terus membaik,” katanya.
Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Herdensi Adnin, melaporkan sejumlah isu yang menjadi perhatian masyarakat, seperti proses penerimaan siswa baru tahun ajaran 2025/2026 yang berjalan cukup lancar, pelayanan BPJS Kesehatan untuk kelas tiga, serta ketersediaan obat di beberapa rumah sakit.
“Kalaupun ada kendala dalam PPDB, Alhamdulillah, dapat segera ditangani. Selain itu, kami juga menyoroti layanan kesehatan dan berharap tidak ada lagi keterlambatan atau kekurangan obat, khususnya bagi pasien BPJS kelas tiga,” ungkap Herdensi.
Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan penilaian publik terhadap kualitas layanan di setiap OPD tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Kami berharap ke depan semua persoalan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat bisa diselesaikan secara cepat dan tepat,” ujarnya.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Plt Asisten Administrasi Umum Candra Dalimunte, Inspektur Sumut Sulaiman Harahap, Kepala Biro Organisasi Deddy Jaminsyah Putra Harahap, serta jajaran pimpinan Ombudsman RI Perwakilan Sumut. (Reza)