Bertahun Krisis Air Bersih, Dewan Desak Pemko Medan Segera Tindaklanjuti Keluhan Warga Sidorejo
Modesta Marpaung
MEDAN, kaldera.id – Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Medan, Modesta Marpaung, mendesak Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkimcikataru) untuk segera merealisasikan pengadaan air bersih di Jalan Tempuling Gang Ibu, Lingkungan 13, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung.
Warga di kawasan tersebut telah bertahun-tahun hidup dalam kondisi kekurangan akses air bersih. “Saya berharap agar pengadaan air bersih di Jalan Tempuling menjadi prioritas utama. Sudah berkali-kali saya sampaikan persoalan ini, dan saat reses bulan lalu, keluhan ini kembali muncul. Warga masih menggunakan air sumur yang kualitasnya sangat buruk—bau dan hitam,” ujar Modesta dengan nada serius.
Hal ini ia sampaikan saat mengikuti rapat pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) R-APBD Tahun Anggaran 2026 dan KUA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 di ruang Banggar DPRD Medan, Senin (4/8/2025). Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Medan, Drs Wong Chun Sen, dan turut dihadiri para wakil ketua, anggota DPRD yang tergabung dalam Badan Anggaran, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Medan.
Modesta menilai Pemko Medan tidak boleh tinggal diam mengingat persoalan ini sudah terlalu lama dirasakan warga. Ia menekankan pentingnya Dinas Perkimcikataru untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat melalui program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang sedang digalakkan di Kota Medan.
“Warga di sana sangat menderita akibat krisis air bersih. Harusnya program SPAM bisa menjadi solusi yang tepat. Saya mohon ini benar-benar jadi perhatian serius Dinas Perkimcikataru,” tegas Modesta.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa warga telah berulang kali mengajukan permohonan kepada Perumda Tirtanadi agar mendapatkan sambungan air bersih, namun selalu ditolak dengan alasan terbatasnya kapasitas distribusi air.
“Kalau hanya mengandalkan Perumda Tirtanadi, jelas tidak cukup. Pemerintah Kota Medan harus turun tangan langsung dan berkolaborasi mencari jalan keluar,” pungkas politisi Partai Golkar tersebut. (Reza)
