Ilustrasi
MEDAN, kaldera.id – Anggota Komisi 4 DPRD Medan, Datuk Iskandar Muda kembali menyoroti persoalan banjir yang terus berulang di Kota Medan.
Ia menilai sejumlah proyek pengendalian banjir, seperti kolam retensi, pemasangan U-ditch, dan pembangunan drainase, belum menunjukkan hasil signifikan meskipun menyerap anggaran besar.
Dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi 4 DPRD Medan yang membahas penanganan banjir serta normalisasi beberapa sunga di antaranya Sungai Badera, Selayang, Babura, Deli, dan Area KIM, Selasa (25/11/2025).
Datuk Iskandar mendorong dilakukannya audit teknis terhadap seluruh proyek tersebut. Ia meminta hasil audit dipublikasikan kepada masyarakat demi memastikan transparansi penggunaan anggaran.
“Kolam retensi yang dibangun dengan biaya puluhan miliar belum mampu menahan puncak banjir. Pemasangan U-ditch hanya parsial dan tidak terhubung ke drainase utama. Kondisi ini membuat upaya pengendalian banjir tidak berjalan dari hulu ke hilir,” ujarnya.
Iskandar menilai persoalan utama banjir di Medan bukan minimnya proyek, tetapi perencanaan yang tidak terintegrasi, sedimentasi dan sampah yang menumpuk, pembebasan lahan yang lambat, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. “Ini masalah tata kelola,” tegasnya.
Ia meminta Pemko Medan melakukan langkah cepat, mulai dari normalisasi sungai dan drainase, pengoperasian pompa darurat, penertiban pembuangan sampah ke saluran air, hingga mempercepat pembebasan lahan untuk kolam retensi.
Jika penanganan tidak dibenahi, katanya, kerugian masyarakat akan terus berulang dan kepercayaan publik menurun.
Datuk Iskandar Muda menegaskan bahwa solusi teknis pengendalian banjir sebenarnya tersedia. Namun tanpa perencanaan terpadu, pemeliharaan berkelanjutan, dan koordinasi lintas lembaga yang solid, banjir tahunan akan tetap membayangi Kota Medan.
Ia mendorong Pemko bertindak lebih cepat dan tepat agar warga tidak lagi terdampak buruknya pengelolaan pengendalian banjir. (Reza)