Banjir Lumpuhkan Medan, Datuk Iskandar Muda: Proyek Pengendali Banjir Gagal
MEDAN, kaldera.id – Banjir yang merendam hampir seluruh wilayah Kota Medan dalam beberapa hari terakhir memicu kritik tajam Anggota DPRD Medan dari Fraksi PKS, Datuk Iskandar Muda.
Ia menilai kondisi ini bukan hanya akibat cuaca ekstrem, tetapi mencerminkan kegagalan sistemik Pemko Medan dalam mengelola infrastruktur dan merespons bencana.
Datuk menegaskan bahwa lemahnya kehadiran pemerintah di lapangan memperburuk situasi yang dialami warga.
Menurutnya, banyak masyarakat mengeluhkan minimnya bantuan darurat, terbatasnya posko tanggap bencana, hingga lambatnya respons instansi terkait meski banjir kali ini menyebabkan kerusakan yang luas.
“Kondisi di lapangan menunjukkan lemahnya kehadiran Pemko Medan saat warga berada dalam situasi tersulit. Realitanya, masyarakat merasa berjalan sendiri menghadapi musibah ini,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (28/11/2025).
Ia juga menyoroti tidak berfungsinya sejumlah proyek pengendalian banjir bernilai miliaran rupiah yang dibangun dalam beberapa tahun terakhir.
Drainase baru tersumbat, kolam retensi tidak optimal, dan sejumlah infrastruktur dinilai hanya formalitas tanpa kajian teknis yang matang.
“Jika proyek dibangun tanpa perhitungan dan pengawasan, maka hasilnya ya begini. Kota tetap banjir, uang rakyat habis, dan warga yang menjadi korban,” tegas legislator Dapil III tersebut.
Datuk mendesak Pemko Medan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh sistem penanganan banjir.
Ia menilai pemerintah perlu beralih dari pola kerja reaktif menuju sistem manajemen banjir modern yang berbasis data, perencanaan jangka panjang, dan koordinasi lintas instansi.
Ia juga menekankan lima langkah mendesak: kehadiran pejabat di titik banjir, pemenuhan kebutuhan warga secara cepat, penataan ulang drainase kota, penguatan koordinasi antarinstansi, pembangunan sistem manajemen banjir berbasis data dan early warning system, serta pelibatan masyarakat dalam edukasi dan pengawasan infrastruktur.
“Banjir kali ini harus menjadi alarm keras bagi Pemko Medan. Pemerintah tidak boleh hanya hadir saat peresmian proyek, tetapi justru saat warga membutuhkan pertolongan paling mendesak,” pungkasnya.
Politisi kelahiran Kisaran itu turut meminta transparansi dan keseriusan Pemko Medan dalam memperbaiki tata kelola penanganan banjir, sebab warga disebut sudah cukup lama menunggu perbaikan nyata. (Reza)
Pos Terkait
