Pj Sekdaprov Sumut Tegaskan Tata Kelola OPD Harus Efektif, Kegiatan Bermasalah Wajib Dihentikan
Sulaiman Harahap
MEDAN, kaldera.id – Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Pj Sekdaprov Sumut) Sulaiman Harahap menegaskan pentingnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di 42 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sumut.
Ia menekankan, setiap kegiatan yang bermasalah tidak boleh dibiarkan dan harus segera dihentikan, direvisi, atau dialihkan sesuai kebutuhan.
Penegasan tersebut disampaikan Sulaiman saat memberikan arahan dalam Forum Strategis Penyelarasan Persepsi dan Penguatan Komitmen Seluruh Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sumut di Aula Mes Pora-Pora Tengku Rizal Nurdin, Parapat, Sabtu malam (10/1/2026).
Menurut Sulaiman, keberhasilan program pembangunan daerah sangat bergantung pada kesamaan persepsi dan kualitas kepemimpinan kepala perangkat daerah.
Ia menyoroti pentingnya integritas, kolaborasi lintas OPD, kecepatan dan ketepatan dalam bekerja, serta keberanian melakukan perubahan demi efektivitas program.
“Jika ada kegiatan yang bermasalah harus segera dihentikan, direvisi, atau dialihkan. Tidak boleh ada pembiaran,” tegasnya.
Sulaiman juga menekankan bahwa setiap persoalan yang muncul harus diselesaikan secara tuntas. Pejabat, kata dia, tidak dibenarkan saling menyalahkan atau menunjuk pihak lain, termasuk menyalahkan pejabat sebelumnya.
Seluruh kepala OPD bertanggung jawab atas pelaksanaan program dan wajib fokus pada solusi.
“Mari bersama-sama mengelola anggaran secara lebih baik dan tepat sasaran untuk kepentingan dan kemajuan Sumatera Utara,” ujarnya.
Ia berharap forum ini dapat memperkuat kerja kolaboratif antar-OPD, sehingga setiap program pembangunan saling terintegrasi dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Menurutnya, komunikasi yang baik dan kekompakan menjadi kunci dalam meningkatkan kinerja pemerintahan daerah.
“Kita tidak saling menjelekkan. Antar-OPD harus kompak dan semua dikomunikasikan untuk langkah kerja yang lebih baik,” katanya.
Sulaiman menutup arahannya dengan mengajak seluruh kepala OPD menatap tahun 2026 dengan optimisme, meninggalkan persoalan masa lalu, serta memperkuat komitmen bersama agar pemerintahan Provinsi Sumut berjalan lebih baik.
Sebelumnya, para peserta forum juga menerima sejumlah paparan dari narasumber nasional.
Direktur Fasilitasi Penanganan Bencana dan Pengungsi BNPB Nelwan Harahap menyampaikan pentingnya pemulihan pascabencana sebagai instrumen pemulihan ekonomi daerah, yang membutuhkan kolaborasi lintas OPD.
Sementara itu, Direktur Konektivitas dan Infrastruktur Logistik Bappenas Dail Umamil Asri memaparkan strategi implementasi program strategis nasional melalui sinkronisasi prioritas pembangunan pusat dan daerah.
Sementara itu, Motivator Yopi Adinata turut mendorong peserta untuk menurunkan ego sektoral serta meningkatkan inisiatif, kreativitas, dan inovasi melalui penguatan semangat kolaborasi. (Reza)
Pos Terkait
