Wabup Tapsel Jafar Syahbuddin Hadiri Konsultasi Publik Rencana Anggaran
Wakil Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), H. Jafar Syahbuddin Ritonga, menghadiri Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara (Provsu) Tahun 2027 yang digelar di Aula Tengku Rizal Nurdin, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Kamis (29/1/2026).
MEDAN, kaldera.id- Wakil Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), H. Jafar Syahbuddin Ritonga, menghadiri Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara (Provsu) Tahun 2027 yang digelar di Aula Tengku Rizal Nurdin, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Kamis (29/1/2026).
Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Gubernur Sumatera Utara (Gubsu)
Bobby Nasution dan menjadi forum strategis untuk menjaring masukan dari seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan Sumatera Utara tahun 2027.
Kegiatan ini dihadiri Wakil Gubernur Sumut Surya, Wakil Ketua DPRD Sumut Ihwan Ritonga, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumut Rudy Brando Hutabarat, unsur Forkopimda, seluruh bupati dan wali kota se-Sumatera Utara, Pj Sekda Sumut Sulaiman Harahap, Ketua TP PKK Sumut Kahiyang Ayu, serta para pimpinan OPD terkait.
Kehadiran Wakil Bupati Tapsel H. Jafar Syahbuddin Ritonga menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapsel dalam mendukung sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan Pemprovsu, guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak kepada masyarakat.
Dalam sambutannya, Gubernur Bobby Nasution menegaskan pentingnya pemerintah kabupaten dan kota memperhatikan indikator-indikator pembangunan daerah secara serius. Menurutnya, tahun 2027 akan menjadi cerminan kinerja kepala daerah yang dilantik pada Februari tahun sebelumnya.
“ Monitoring RPJMD masing-masing, apakah bencana mempengaruhi RPJMD, terkhusus daerah terdampak bencana. Ada beberapa perusahaan besar yang dicabut izinnya, tolong perhatikan betul tenaga kerja, inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indikator pembangunan lainnya, ” ujar Bobby.
Ia juga menyoroti dampak bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumut, serta meminta daerah mengoptimalkan pemanfaatan dana Transfer ke Daerah (TKD) yang batal disesuaikan pada tahun 2026.
“ Manfaatkan dan maksimalkan TKD yang tidak jadi disesuaikan tahun ini, terutama untuk pemulihan pasca bencana dan dampaknya. Daerah juga diperbolehkan melakukan pergeseran anggaran karena bencana banjir tahun lalu terjadi setelah pengesahan APBD 2026, ” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bappelitbang Provsu Dikky Anugerah, berharap konsultasi publik ini tidak hanya menjadi agenda rutin tahunan, tetapi mampu menghasilkan lompatan pembangunan yang nyata pada tahun 2027.
“ Oleh karena itu, saya mengajak seluruh peserta memberikan masukan yang konstruktif, berbasis data, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas, ” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Provsu juga memberikan apresiasi kepada para mitra pembangunan. Selain itu, Gubernur Bobby Nasution turut meluncurkan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) keenam, yakni Restorative Justice.
Pos Terkait
