Kasman bin Marasakti Lubis
MEDAN, kaldera.id – Ketua Komisi 2 DPRD Kota Medan, Kasman bin Marasakti Lubis menyoroti pelaksanaan Ramadhan Fair XX Tahun 2026 yang digelar Pemerintah Kota Medan dengan total anggaran hampir Rp3 miliar.
Kasman menyampaikan, DPRD Kota Medan pada prinsipnya mendukung kegiatan tahunan tersebut karena dinilai mampu mendorong perputaran ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) selama bulan suci Ramadan.
“Ramadhan Fair merupakan agenda tahunan dibawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan kegiata yang baik untuk mendorong perputaran ekonomi UMKM dan memperkuat syiar Islam di Kota Medan. Namun, dengan anggaran yang mencapai Rp3 miliar, tentu harus dipastikan penggunaannya transparan, efektif, dan benar-benar memberikan dampak nyata,” ujar Kasman saat ditanya wartawan, Selasa (24/02/2026).
Ia menegaskan, Komisi 2 akan menjalankan fungsi pengawasan secara ketat terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut, termasuk memastikan keterlibatan pelaku UMKM dari 21 kecamatan berlangsung adil dan proporsional.
“Kita ingin memastikan bahwa pelaku UMKM yang dilibatkan benar-benar merasakan manfaat, bukan hanya sebatas seremoni. Evaluasi harus dilakukan, baik dari sisi peningkatan omzet, pemberdayaan, maupun keberlanjutan usaha setelah acara selesai,” tegasnya.
Selain itu, Kasman meminta agar rincian anggaran yang telah tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dapat diakses publik secara terbuka sebagai bentuk akuntabilitas penggunaan uang daerah.
“Transparansi adalah kunci. Karena ini menggunakan uang rakyat, maka rakyat berhak tahu secara detail peruntukannya. Kita mendukung, tapi pengawasan tetap harus maksimal,” tambahnya.
Ia berharap Ramadhan Fair 2026 tidak hanya menjadi agenda hiburan dan seremoni semata, melainkan benar-benar menjadi momentum kebangkitan ekonomi lokal sekaligus penguatan nilai-nilai keislaman di tengah masyarakat Kota Medan.
“Jika dikelola dengan baik, Ramadhan Fair bisa menjadi ikon ekonomi syariah dan wisata religi Kota Medan. Tapi sekali lagi, kualitas pelaksanaan harus sebanding dengan besarnya anggaran yang digelontorkan,” pungkasnya. (Reza)