Ilustrasi
MEDAN, kaldera.id – Kota Medan tercatat sebagai wilayah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Sumatera Utara.
Kondisi ini memicu desakan dari DPRD Kota Medan agar kuota bantuan sosial (bansos) untuk warga tidak mampu segera ditambah.
Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Zulkarnaen, meminta Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, serta Pemko Medan menambah kuota penerima bansos.
“Kuota penerima bantuan sosial untuk Kota Medan harus ditambah. Berdasarkan data rilis BPS Sumatera Utara, angka kemiskinan di Sumut per September 2025 mencapai 7,24 persen.
Dari angka itu, Kota Medan tercatat sebagai wilayah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak. Kita berharap hal ini bisa menjadi perhatian serius bagi pemerintah,” ujar Zulkarnaen, Jumat (27/2/2026).
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara menunjukkan angka kemiskinan di Sumut per September 2025 sebesar 7,24 persen.
Dari total tersebut, Kota Medan menjadi daerah dengan jumlah penduduk miskin paling banyak secara absolut.
Zulkarnaen mengaku, DPRD kerap menerima keluhan warga miskin yang tidak terdaftar sebagai penerima bansos.
“Banyak warga miskin yang mengeluh tidak dapat bansos, sementara Dinsos selalu menyebutkan bahwa kuota terbatas. Kalau memang kuota terbatas sementara masih banyak warga miskin yang tidak dapat bantuan, kenapa tidak tambah kuotanya. Kita akan terus mendorong agar kuota bantuan sosial untuk warga Medan dapat ditambah,” tegasnya.
Selain meminta penambahan kuota, ia juga menekankan pentingnya distribusi bansos tepat sasaran agar tidak lagi ditemukan warga mampu menerima bantuan.
“Kedepan kita tidak ingin lagi ada warga mampu yang mendapatkan bantuan sosial, sementara masih banyak warga miskin yang tidak mendapat bantuan,” katanya.
Tak hanya bansos, DPRD juga menyoroti tingginya angka pengangguran yang dinilai menjadi pemicu kemiskinan. Zulkarnaen mendesak Pemko Medan membuka lapangan kerja seluas-luasnya.
“Masih banyak warga Kota Medan yang tidak bekerja. Lapangan kerja harus terbuka lebar, masyarakat harus dipermudah untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak,” ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah daerah memperkuat pembinaan dan pemberdayaan UMKM karena sektor tersebut dinilai menjadi tulang punggung ekonomi warga dan kunci pengentasan kemiskinan di Kota Medan.
Pos Terkait
