Dana Pusat ke Sumut Melonjak Rp6,3 Triliun, Wagub Surya Desak Percepatan Pemulihan Bencana
Wakil Gubernur Sumut, Surya
MEDAN, kaldera.id – Pemerintah pusat menambah alokasi dana transfer ke daerah (TKD) untuk Sumatera Utara pada 2026 menjadi sekitar Rp6,3 triliun dari sebelumnya Rp4,3 triliun. Tambahan anggaran tersebut diprioritaskan untuk mempercepat pemulihan pascabencana di berbagai daerah.
Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya menyambut baik kebijakan tersebut dan menilai tambahan dana sangat dibutuhkan daerah dalam mempercepat proses rehabilitasi dan pemulihan masyarakat terdampak bencana.
Hal itu disampaikan Surya usai mengikuti sosialisasi Surat Edaran tentang Penyesuaian TKD Tahun Anggaran 2026 dalam APBD yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kamis (5/3/2026).
Kegiatan tersebut diikuti pemerintah daerah dari tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Surya mengikuti kegiatan tersebut secara virtual dari kediamannya di Jalan Teuku Daud, Medan.
Menurutnya, selain dukungan anggaran, pemerintah daerah juga membutuhkan kepastian regulasi agar dana tersebut bisa segera dimanfaatkan tanpa harus menunggu perubahan APBD.
“Ya kalau sudah ada regulasinya, kita bisa segera menggunakan dana itu tanpa menunggu tahapan Perubahan APBD,” kata Surya.
Ia juga berdiskusi dengan sejumlah pejabat daerah, di antaranya Asisten Administrasi Umum Muhammad Suib dan Kepala BKAD Timur Tumanggor.
Sementara itu, Tito Karnavian yang juga menjabat Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera mengatakan kebijakan penambahan TKD merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto bersama DPR RI untuk memperkuat fiskal daerah.
Selain menambah besaran anggaran, pemerintah juga memperluas daerah penerima manfaat dana tersebut. Jika sebelumnya hanya 18 daerah di Sumatera Utara yang dapat memanfaatkannya, kini seluruh 33 kabupaten/kota dapat menggunakan alokasi dana tersebut untuk pemulihan pascabencana.
Kebijakan itu ditindaklanjuti melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026 serta surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri yang mengatur teknis penggunaan dana oleh pemerintah daerah.
“Saya berusaha untuk mempermudah rekan-rekan eksekutif kepala daerah,” kata Tito.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengatakan saat ini penanganan bencana di sejumlah wilayah Sumatera telah memasuki tahap transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan.
Pada tahap ini, bantuan pemerintah difokuskan untuk membantu korban bencana agar dapat kembali bangkit, termasuk penyediaan hunian sementara bagi warga yang masih berada di pengungsian.
Namun, proses pendataan korban di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah masih mengalami kendala akibat banjir bandang susulan yang terjadi pada Januari dan Februari lalu.
“Sebab harus menunggu rekomendasi dari Badan Geologi. Apakah hunian yang akan dibangun masuk zona berbahaya atau tidak,” ujar Suharyanto.
Meski demikian, pemerintah menargetkan pemindahan warga dari tenda pengungsian ke hunian sementara dapat rampung sebelum Idulfitri yang diperkirakan tinggal sekitar dua pekan lagi. (Reza)
Pos Terkait
