Pujian Mendagri dan Menteri PKP Terkait Kecepatan Penangan Bencana, Bukti Pemkab Tapsel Rigit Dalam Data Dan Transparansi
Muhammad Jafar Dalimunthe
MEDAN, kaldera.id – Dua ekonom dari Universitas Sumatera Utara (USU) Dr. Paidi Hidayat, S.E.,M.Si, dan Dr. Doli Muhammad Jafar Dalimunthe, S.E.,M.Si, menyatakan pujian yang dilontarkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjadi bukti ketepatan Pemkab Tapsel dalam menyediakan data.
Dr. Paidi Hidayat yang juga Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi (ISEI) Sumatera Utara (Sumut) dan Dr. Doli Muhammad Jafar, sekaligus pengamat manajemen kebijakan publik, mengungkapkan hal itu saat dihubungi media, Senin (30/3/2026).
Sebelumnya saat menyerahkan kunci rumah hunian tetap kepada 120 warga Tapsel di Desa Hapesong Tapsel, pekan lalu, Mendagri Tito Karnavian memuji langkah cepat Tapsel. Dia sampai mengatakan kalau daerah lain belum mampu merealisasikan bantuan belajarlah ke Tapsel dan Tapsel menjadi role model penanggulangan bencana. Hal senada juga disampaikan Menteri PKP Maruarat Sirait saat meninjau lokasi perumahan. Dia menyatakan selain kekuatan data yang disampaikan Pemkab Tapsel termasuk juga transparansi. Karena ketika dicek langsung ke warga, semua jenis bantuan yang diberikan pemerintah pusat sudah mereka akui.
Hal inilah menurut Maruarar Sirait yang juga sebagai kader Gerindra di Kabinet Merah Putih menjadi pertimbangan utama dalam penyaluran bantuan. Menurutnya, ketepatan, keakuratan data dan koordinasi yang baik menjadi kunci utama realisasi bantuan yang begitu cepat.
Dr Paidi Hidayat mengakui kunci utama kecepatan warga Tapsel mendapatkan rumah hunian tetap adalah pada kekuatan data dan koordinasi. “Kita lihat di daerah lain memang masih terus berproses tidak seperti Tapsel yang sudah menyerahkan bantuan ke warga terdampak,” kata Ketua ISEI Sumut ini.
Paidi Hidayat
Menurut dia, dalam setiap kali bencana pemerintah pusat dan daerah memang harus bergerak cepat. “Masing-masing harus melihat tanggungjawabnya dalam penanggulangan bencana. Karena harus cepat tanggap agar dampaknya bisa segera teratasi. Saya kira Pemkab Tapsel bergerak cepat menyeleseaikan pendataan, kemudian pemerintah pusat pun cepat juga memvalidasi data. Sehingga runut dan detil semua yang harus dilakukan,” katanya.
Selain ketepatan data yang layak menerima bantuan, Paidi juga menilai transparansi penyaluran menjadi bargaining yang paling kuat dalam meyakinkan pemerintah pusat. Transparansi dan bantuan yang tepat sasaran sangat penting. “Karena selama ini di daerah lain banyak juga kita lihat bantuian menumpuk di posko karena tidak tersalurkan. Sementara di Tapsel koodrinasinya sudah cukup baik,” tuturnya.
Menurut Paidi, persoalan yang terjadi selama ini sangat klasik pada data. “Maka ketika pemerintah pusat baik itu Menteri Dalam Negeri maupun Menteri PKP Maruarar Sirait meyakini data yang diberikan sudah valid, sehingga prosesnya juga cepat. “Inilah bukti kecepatan data itu bisa cepat membantu daerah terdampak bencana,” katanya.
Sementara itu Dr. Doli Muhammad Jafar Dalimunthe, akademisi USU yang juga pengamat manajemen kebijakan publik mengungkapkan masalah krusial dalam bencana adalah bagaimana kecepatan tanggap darurat, upaya kuratif dan mitigasi. “Saya kira apa yang disampaikan oleh Menteri Tito dan Menteri Ara (sebutan untuk Maruarar Sirait) adalah base on data. Ini sebagai salah satu kemampuan Bang Gus Irawan mengelola data, meginventarisis dampak serta strong leadershipnya.”
Dr Doli Muhammad Jafa menambahkan ketika bencana itu sampai ke Garoga yang membuat satu desa hilang, maka Pemkab Tapsel kemudian mampu dengan cepat menginventarisir, kemampuan kurasi dan mitigasi yang cukup luar biasa.
Manajemen orgganisasi dan kepemimpinan Bupati Tapsel ini menunjukkan ketepatan data dan kecepatan. “Kemudian ini direspon dengan sigap oleh Mendagri dan Menteri PKP. Lalu juga menggandengn pihak ketiga seperti Yayasan Buddha Tsu Chi Indonesia turut memberi bantuan.”
Menurut Doli Muhammad Jafar Dalimunthe, dalam tiap kali proses bencana terjadi yang diharapkan masyarakat adalah outcome-nya. Bagaimana kemudian pemerintah daerah bergerak cepat dengan tetap memberikan layanan publik di tengah bencana. “Saya lihat Tapsel itu 100 persen terdampak bencana namun kemudian secara perlahan bergerak dan bangkit kembali,” jelasnya.
Dia sebenarnya juga mewanti-wanti tentang klaim proses bantuan kepada warga. Menurut Doli Muhammad Jafar, era keterbukaan sekarang membuat para pejabat pemerintah tidak bisa lagi main-main soal klaim bantuan. “Bayangkan kalau misalnya hari ini kepala daerah dan menteri mengklaim sudah memberikan bantuan, kalau tenryata tidak benar akan ribut di media sosial. Kita bisa melihat beberapa contoh.”
“Namun ketika Menteri Dalam Negeri dan Menteri PKP serta Bupati Tapsel mengklaim bantuan tepat sasaran dan masyarakat menerima dengan baik tidak ada gejolak di media sosial. Artinya apa? Ada transparansi dan pertanggungjawaban publik atas bantuan yang diserahkan, jelasnya.
“Jadi jangan sampai kita klaim memberi bantuan atau progress bantuan sudah sekian persen namun kemudian netizen ribut di media sosial,” tuturnya. “Progress di Tapsel ini ternyata luar biasa. Cocoklah saya kira jika kemudian 44 kepala daerah lain diminta Mendagri belajar ke Tapsel dalam penanganan bencana.”
“Ini jadi perhatian kita juga termasuk soal kekuatan data tadi. Kita kadang bicara angka tapi tidak maksimal mengcovernya. Walau saya tidak melihat data primer di Tapsel, tapi Bang Gus Irawan mampu menunjukkan data primer nya ke pusat sehingga direspon cepat. Mereka punya mapping dan pola yang rigid dan runut dalam memformulasi data yang membuat warga Tapsel perlahan bangkit dari bencana,” katanya.
Ke depan, dari dua akademisi USU ini, sepakat bahwa mapping (peta daerah bencana) dan kekuatan data akan menjadi urat nadi mitigasi dampak bencana dan memperkecil risiko setiap bencana yang tejadi di daerah yang kemudian bisa cepat direspon pemerintah pusat.
Pos Terkait
