Ketua FKDM Deli Serdang Dicopot, Kepala Badan Kesbangpol Mengundurkan Diri!Bupati Aci: Tak Ada Ruang bagi Pesan Provokatif
Ilustrasi
DELI SERDANG, kaldera.id – Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan mengambil langkah tegas dengan memberhentikan Sularno dari jabatannya sebagai Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Deli Serdang. Keputusan tersebut diambil menyusul komentar bernada provokatif yang disampaikan Sularno di sebuah grup WhatsApp.
Pemberhentian itu dilakukan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam menjaga netralitas, etika, serta kepercayaan publik terhadap lembaga yang bermitra dengan pemerintah.
“Saya tidak akan mentoleransi setiap tindakan yang mencederai integritas pemerintahan dan mengganggu kondusivitas daerah,” tegas Bupati Asri Ludin Tambunan, Rabu (15/7/2026).
Menurut Bupati yang akrab disapa Aci tersebut, setiap unsur yang menjadi mitra pemerintah wajib menjaga sikap, menjunjung tinggi etika komunikasi, serta menghindari pernyataan yang berpotensi memicu kegaduhan maupun perpecahan di tengah masyarakat.
Ia menegaskan, kondusivitas daerah harus menjadi prioritas bersama, terutama bagi lembaga yang memiliki peran strategis dalam mendeteksi dan mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menunjuk Nasib Solichin sebagai Ketua FKDM Kabupaten Deli Serdang yang baru. Penunjukan tersebut dituangkan dalam Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 100.3.3.2/629/KPTS/2026.
Selain pergantian pimpinan FKDM, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Deli Serdang, Kurnia Boloni Sinaga, juga menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab moral atas peristiwa tersebut.
Untuk mengisi kekosongan jabatan, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menunjuk Anwar Sadat Siregar sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kepala Badan Kesbangpol berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Harian Nomor 800.1.3.3/4177.
Pemkab Deli Serdang menegaskan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan normal meskipun terjadi pergantian pejabat dan pimpinan lembaga mitra pemerintah tersebut.
Pemerintah daerah juga memastikan akan terus menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah serta tidak mentoleransi tindakan yang berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Ke depan, seluruh perangkat daerah maupun mitra pemerintah diharapkan semakin mengedepankan profesionalisme, integritas, serta komunikasi yang bijak dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. (Reza)
Pos Terkait
