MEDAN, kaldera.id – Kaldera Toba ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark pada Sidang ke-209 Dewan Eksekutif UNESCO di Paris, Perancis. Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba (BP-GKT), Hidayati, menyebutnya sebagai bentuk keberhasilan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
“Kita patut bersyukur atas capaian ini. Penetapan ini merupakan salah satu keberhasilan Pemprovsu di bawah pemerintahan Gubsu Edy Rahmayadi dan Wagubsu Musa Rajekshah. Perjuangan panjang, membuahkan hasil tahun ini,” GM BP-GKT kata Hidayati kepada wartawan di Jalan Hang Tuah, Medan, Kamis (9/7/2020).
BP-GKT merupakan gugus tugas yang dibentuk Pemprovsu pada 2013. BP-GKT menjadi ujung tombak Pemprovsu dalam proses pengusulan Kaldera Toba menjadi Unesco Global Geopark (UGG). Mereka juga yang menyiapkan berbagai berkas pengajuan, seperti hasil kajian akademis dan masterplan GKT ke Unesco. BP-GKT juga yang menghadapi asesor Unesco saat melakukan survei langsung ke Kaldera Toba.
Dalam pertemuan itu, Hidayati didampingi Gagarin Sembiring (Wakil GM BP-GKT) dan pengurus lainnya seperti Nurafni, Debby Panjaitan dan Naomi Anggia. Hadir juga beberapa manajer geosite di lingkungan Geopark Kaldera Toba. Dikatakannya banyak pihak yang terlibat dalam proses pengusulan GKT sebagai GKT. Tentunya itu menjadi catatan sejarah tersendiri.
“Untuk merawat Kaldera Toba sebagai UGG, butuh kekuatan bersama pemerintah, masyarakat setempat dan pemangku kepentingan lainnya. Geopark ini bukan hanya soal pariwisata, tapi semua apsek kehidupan sosial. Bagaimana kita menjaga entitas GKT dengan kearifan lokalnya, edukasi, konservasi dan menyejahterakan,” ungkapnya.
4 Gubsu, Dua Kali Disuruh Unesco Perbaikan
Kaldera Toba digagas menjadi anggota UGG dimulai sejak 2009, . Dengan kata lain, perjalanan Kaladera Toba menjadi UGG melewati 3 Gubernur Sumut yakni Gatot Pujo Nugroho, Tengku Erry Nuradi, Eko Subowo (Pj Gubsu) dan saat ini Gubsu dijabat Edy Rahmayadi. Tim percepatan pun dibentuk pada 2013 dan dipimpin oleh Sabrina (saat ini Sekdaprovsu). Baru kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba.
Kaldera Toba diajukan pertama kali ke UNESCO pada 2015, tetapi belum diterima, antara lain, karena pemberdayaan masyarakat lokal yang masih rendah. Kemudian, diajukan kembali pada 2018, tetapi masih diminta untuk memperbaiki sejumlah aspek khususnya pembuatan rencana induk pembangunan kawasan.
“Tahun ini kita berhasil dan ini harus dipertahankan dan ditingkatkan. Terimakasih untuk semua pihak yang sudah berjuang bersama,” katanya.(f rozi)
