MEDAN, kaldera.id – Paket program bantuan sosial yang dijanjikan Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) dipertanyakan realisasinya. Sebab, ekspektasi masyarakat masih saja tak sesuai realitasnya
Sudah hampir dua bulan masyarakat Sumut sangat terdampak secara ekonomi akibat musim Covid-19 yang tak jelas kapan akan terselesaikan. Namun begitu, bantuan dari Pemprov Sumut tak juga turun.
Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sugiat Santoso, menuturkan bantuan yang disampaikan Pemprovsu jangan hanya sebatas angin belaka.Tak jelas realisasinya.
Sugiat menyebut, beberapa akun media sosial yang ditengarai sebagai corong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) misalnya akun Humas Sumut pernah menyampaikan informasi ke publik bahwa dalam waktu dekat Pemprov Sumut akan segera mencairkan beberapa paket program bantuan kepada rakyat Sumut yang terkena dampak Covid-19.
“Paket program ini diklaim dibiayai dari refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut sebesar Rp300 miliar lebih, dari total anggaran Rp500 miliar yang sudah dialokasikan pada tahap pertama untuk penanganan Covid-19,” kata Sugiat, Kamis (7/5/2020).
Nantinya total anggaran secara keseluruhan adalah 1,5 triliun rupiah. Begitu yang digembar-gemborkan Edy Rahmayadi sebagai Gubernur Sumut.
Adapun paket program bantuan yang diklaim akan dicairkan Pemprov Sumut adalah sebagai berikut:
Bantuan sembako kepada 1.321.426 KK, Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 408.321 KK, Bantuan Pangan Non Tunai kepada 737.625 KK, Kartu Prakerja kepada 183.904 orang, Bantuan Sosial Tunai kepada 662.769 KK, Program peningkatan kapasitas koperasi UMKM serta lembaga keuangan mikro lainnya dalam bentuk insentif dan modal usaha serta bantuan langsung tunai dari dana desa kepada 671.533 KK, dan ada juga gratis air PDAM Tirtanadi selama 3 bulan kepada rumah tangga tipe 1 (RT1).
“Bagi yang terbiasa kritis melihat data, maka agak aneh membaca informasi dari akun media sosial corong Pemprov Sumut tersebut,” ujar Mantan Ketua DPD Komite KNPI Sumut ini.
Lanjut Sugiat, selain gratis air PDAM selama tiga bulan kepada rumah tangga tipe 1, mungkin hanya bantuan sembako yang pertama saja yang dibiayai dari anggaran APBD Sumut.
“Program lainnya adalah program pemerintah pusat yang dibiayai dari APBN. Pemprov Sumut hanya mengklaim program pemerintah pusat sebagai program miliknya,” tegasnya.
Meski hanya program bantuan sembako yang dibiayai dari APBD Sumut, ia meminta, prosesnya harus tetap diawasi dan dikritisi. Data 1.321.425 KK di Sumut yang akan diberi bantuan sembako itu hampir separuh jumlah penduduk Sumut.
Sugiat juga mempertanyakan bagaimana publik bisa mengecek siapa saja yang dapat bantuan sembako tersebut. Menurutnya, rakyat perlu tahu apakah dirinya memang masuk daftar penerima bantuan atau tidak.
“Saya belum masuk ke perihal pengadaan bahan sembakonya yang berpeluang terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme karena dilaksanakan tanpa tender. Main tunjuk langsung,” ucapnya.
“Terjadi mark-up 10 ribu rupiah per paket saja akan ada yang diuntungkan secara pribadi dari program tersebut lebih dari Rp13 miliar. Apakah orang orang dekat pemilik kekuasaan di Pemprov Sumut yang akan memainkan hal itu, saya belum mau membahasnya,” sambungnya.
Sementara menurutnya, bantuan dari pemerintah pusat sudah ada yang turun. Bantuan dari pemerintah kabupaten/kota di Sumut juga sudah ada yang turun. Bantuan dari organisasi masyarakat, LSM, dan komunitas lainnya juga sudah banyak yang turun ke rakyat.
“Kalau kata orang Medan cakap cakap saja, masih akan dan segera. Entah kapan bantuan itu turun ke rakyat,” pungkasnya. (finta rahyuni)