MEDAN, kaldera.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengungkapkan, ada sejumlah alasan yang mendasari pilkada serentak 2020 tetap dilaksanakan meski masih di tengah kondisi pandemi Covid-19.
Begitu juga dengan penetapan jadwal pemungutan suara pada 9 Desember mendatang berdasarkan kesepakatan dan hasil rapat kerja dan RDP Komisi II DPR bersama Kemendagri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Rabu (27/5/) lalu.
“Selain sebagai keputusan politik bersama, alasan pilkada tetap dilaksanakan meski dalam kondisi pandemi yaitu sebagai etalase kedewasaan bangsa Indonesia dalam berdemokrasi.
Selain itu juga menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia siap untuk berdemokrasi di tengah pandemi seperti hal negara-negara lain di dunia,” kata Mendagri dalam rakor persiapan pilkada serentak melalui video conference, Jumat (5/6/2020).
Alasan lainnya, bahwa di dunia internasional, keberlangsungan pemilu secara terjadwal menjadi penentu indeks demokrasi (democracy index) dari sebuah negara.
“Indeks ini setiap tahun dilansir oleh Economist Inteligent Unit (EIU) dan selanjutnya indeks ini dipakai oleh berbagai lembaga internasional, negara serta investor dalam menilai sebuah negara,” jelasnya.
Untuk itu dalam rakor yang diikuti para kepala daerah terkait atau yang mewakili tersebut, Mendagri menginstruksikan agar dapat melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pilkada.
Sehingga seluruh tahapan dapat berjalan aman, sukses dan lancar.
“Perlu diingat, pilkada kali ini dilakukan dalam kondisi yang berbeda karena harus mengikuti dan menerapkan protokol kesehatan. Jalankan semua sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku dan sudah ditetapkan,” pesannya.
Tujuan rakor guna melakukan koordinasi dan memastikan tahapan pilkada yang mulai dilakukan 15 Juni nanti di semua daerah yang akan melaksanakan pilkada serentak berjalan sesuai dengan ketentuan dan aturan di tengah pandemi Covid-19.
Tercatat ada 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota di Indonesia yang akan melaksanakan pilkada serentak 2020, termasuk Kota Medan.
Sementara itu, Plt Walikota Medan, Akhyar Nasution diwakili Kepala Kesbangpol Sulaiman Harahap usai rakor mengatakan, Pemko Medan siap mendukung kelancaran pilkada serentak 2020. Seluruh hal dalam pelaksanaan pilkada, akan dibahas bersama unsur dan pihak terkait.
“Insha Allah, Pemko Medan siap menjalankan kapasitasnya guna mensukseskan pilkada serentak 2020 di Kota Medan.
Kita juga akan terus melakukan koordinasi sebagai bentuk tindaklanjut instruksi yang telah disampaikan bersama unsur terkait lainnya agar seluruh tahapan pilkada dapat berjalan aman, lancar, sukses dan tetap kondusif,” ungkap Sulaiman.(reza sahab)