MEDAN, kaldera.id – Pengamat Anggaran dari Sumut, Elfenda Ananda mengungkapkan, pemerintah pusat diharapkan memberikan solusi terkait adanya penambahan anggaran pelaksanaan pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang.
Menurutnya, akan ada penambahan biaya dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Mengingat dilakukan dalam suasana pandemi Covid-19.
“Protokol keselamatan penyelenggara harus diutamakan. Perlengkapan untuk protokol itu harus dipersiapkan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan,” ungkap Elfenda, Minggu (7/6/2020).
Apabila tidak ada solusi, maka hal ini akan menyulitkan penyelenggara dan pemerintah daerah.
Apalagi selama pandemi Covid -19, anggaran belanja dipotong 50%. Tentunya hal itu tidak mudah buat daerah yang melaksanakan pilkada dan daerahnya mengandalkan DAU dan DAK.
“Kita khawatir ini akan berimplikasi pada anggaran pelaksanaan pilkada.
Bahasa sederhananya, penerimaan berkurang sementara belanja meningkat.
Lalu, dari mana pemerintah menanggulanginya. Buat penyelenggara ini akan memeras otak dalam merencanakan pembiayaan. Untuk pemerintah daerah ini akan menjadi beban berat,” paparnya.
Disatu sisi lanjutnya, Pilkada harus tetap dilaksanakan dengan memperhatikan keselamatan penyelenggara dan pemilih.
“Hal ini jangan sampai rakyat harus berkorban anggarannya dipangkas lagi untuk pembiayaan pilkada. Misalnya beberapa anggaran untuk rakyat seperti program kesehatan, pendidikan dan sosial kemasyarakatan,” katanya.
“Cukuplah sudah tahun ini rakyat harus bersabar karena anggaran infrastruktur dipangkas. Artinya tahun ini kita akan terbiasa dengan jalanan berlubang lagi,” tegasnya. (reza sahab)
