MEDAN,kaldera.id – Pengamat Tata Kota, Peranita Sagala mengungkapkan, ada yang salah dalam penanggulangan banjir yang dilakukan Pemko Medan selama ini.
Salah satu contoh dalam pembuatan drainase. Pengerjaan yang memakan biaya cukup besar dihabiskan selama ini ternyata tidak mampu mengatasi masalah banjir di Kota Medan.
Menurutnya, kerja-kerja penanggulangan dan pencegahan selama ini bisa dibilang belum maksimal.
“Kenapa saya bilang belum maksimal. Ketika pemerintah buat parit, harusnya arah aliran air sudah direncanakan,” ucapnya, Rabu (29/7/2020).
Melihat kondisi drainase saat ini, menurut Pengurus Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) ini, pasti ada yang salah dalam pembuatannya. Baik dari perencanaan maupun pengerjaan. “Mungkin sudah ada perencanaan, tapi ketika pelaksanaan gambar tidak terpakai. Prosedurnya pasti ada yang salah,” terangnya.
Dijelaskannya, sebenarnya proses pelaksanaan pembuatan drainase cukup sederhana. Hanya mengikuti perencanaan yang telah ditetapkan.
“Jadi jika ada dibuka proyek pembuatan drainase tahun lalu, dan tahun ini ditutup. Tapi ternyata masih mampet (banjir), itu harusnya bisa dievaluasi dan dilaporkan,” terangnya.
Dia menambahkan, terkait pembuatan parit tertutup yang dibuat Pemko Medan saat ini, sebenarnya sudah dipertanyakannya dalam Musrembang 2017 lalu.
“Bagaimana perencanaannya, kami pertanyakan itu. Jawaban mereka akan kami tinjau kembali. Tapi ternyata tetap jalan proyeknya. Setelah selesai, ternyata banjir tidak berkurang. Semua drainase mampet,” ungkap dia.
Kondisi ini akan terus berlangsung sebelum sistem pemerintahannya diubah.
“Seperti studi banding saya ke Amerika Serikat. Sistem pemerintahannya langsung ke walikota dan sudah tertata rapi. Contohnya, jika ada parit tersumbat, dilaporkan langsung ke walikota.
Dengan tenggang waktu tertentu harus sudah selesai. Berbeda dengan pemerintahan kita dengan banyak birokrasinya,” ungkapnya.(reza sahab)