MEDAN, kaldera.id – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengaku konflik agraria di Sumut menjadi masalah yang paling berat di Indonesia. Edy pun meminta dampingan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menyelesaikan masalah ini.
Hal ini disampaikannya saat Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah se -Sumut bersama Ketua KPK RI, Firli Bahuri, di rumah dinas Gubsu, Kamis (27/8/2020).
“Kami Sudah sepakat dengan Forkompinda untuk segera menyelesaikan masalah ini. Kami mohon ini kita lakukan secara komprehensif, kami juga minta didampingi supaya tau siapa yang harus kita selesaikan dengan segala kesulitannya,” ujarnya.
Edy menyebut, konflik agraria terbesar diantaranya konflik lahan PTPN II dan lahan masyarakat Sari Rejo. Permasalahan tanah yang sudah tumpang tindih sejak era reformasi ini menurutnya, menjadi penyebab tersendatnya penyelesaian konflik agraria di Sumut.
“Persoalan tanah yang paling berat adalah di Sumut, karena sejak reformasi sudah saling tumpang tindih,” jelasnya.
Turut hadir dalam acara tersebut, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia, Wakil Dirut PLN, PLT Kajati Sumut, Direksi Bank Sumut, Bupati/Walikota se-Sumut serta seluruh Forkompinda di Sumut. (finta rahyuni)
