MEDAN, kaldera.id – Pemko Medan dinilai gagal mengatasi penyebaran Covid-19. Padahal anggaran yang dialokasikan untuk penanganan tersebut dinilai sangat besar.
Seperti diketahui, Pemko Medan menganggarkan Rp 500 miliar yang sebagian diambil dari refocusing anggaran dinas-dinas untuk menangani Covid-19. Jumlah itu belum termasuk anggaran yang diterima Pemko Medan dari bantuan pusat, bantuan pihak ketiga hingga bantuan dari masyarakat.
Sampai saat ini Pemko Medan belum lepas dari status zona merah dengan anggaran sebesar itu. Bahkan, korban meninggal akibat virus ini terus bertambah.
Ketua Pansus Covid-19 DPRD Medan, Roby Barus mengaku kecewa dengan kinerja Pemko Medan untuk penanganan Covid-19.
“Kami jelas kecewa sama Pemko Medan untuk masalah covid ini. Kami melihat mereka tidak punya konsep untuk penanganan. Tidak ada ketegasan juga. Bahkan, perwal yang sudah dibuat tidak diawasi pelaksanaannya,” kata Roby Barus, Senin (31/8/2020).
Buntut ketidaktegasan dalam pengawalan perwal mengakibatkan angka sebaran orang yang terpapar terus bertambah.
“Perangkat yang ada tidak dimaksimalkan. Seperti dibiarkan saja, akhirnya angka terpapar terus meningkat. Jelas Pemko Medan gagal,” tegas politisi PDI Perjuangan Kota Medan itu.
Maka, anggaran kakap untuk Covid-19 dirasa sia-sia bahkan mubazir.
Pemko Medan Dinilai Gagal Atasi Penyebaran Covid-19
Uniknya, Roby katakan Pemko Medan meminta tambahan anggaran lagi untuk menangani Covid-19. Tak tanggung, Pemko Medan minta tambahan dana hampir Rp1 triliun.
“Kami menerima permintaan tambahan untuk anggaran sekitar Rp900 miliar. Ini jelas belum bisa digubris,” tambahnya.
Dari anggaran yang sudah ada, Roby bahkan menduga terjadi tindak pidana dalam penyerapan anggaran.
“Kami menduga memang ada potensi penyelewengan disini. Jelas kami akan awasi dan minta laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Covid-19,” ucapnya.
Bahkan pihaknya kata Roby akan meminta aparat hukum untuk ikut mengawasi dan memeriksa dugaan penyelewengan anggaran Covid-19 yang dikelola Pemko Medan.
“Itu bagian dari rekomendasi kami akan usulkan pengawasan dan penyelidikan penggunaan anggaran,” pungkasnya.
Hal senada disampaikan anggota DPRD Medan dari Partai Hanura, Hendra DS. Hendra menyoroti kinerja Pemko Medan dalam penanganan Covid-19.
Kata Hendra DS, apa yang dilakukan Pemko Medan tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.
“Pemko Medan gamang dalam menangani kasus covid ini. Terlihat dengan kawasan zona merah yang tak bisa diatasi sampai saat ini. Seluruh kecamatan sekarang masih zona merah,” kata Hendra DS.
Penggunaan anggaran yang begitu besar itu, harusnya digunakan untuk prioritas sosialisasi kesadaran masyarakat.
“Kalau masyarakat sudah ada kesadaran dengan sosialisasi yang dilakukan Pemko Medan, maka akan lebih mudah untuk diarahkan agar lebih waspada dengan bahaya covid ini. Tapi, faktanya untuk sosialisasi saja masih sangat minim, padahal anggaran besar,” ungkapnya. (reza sahab)