Kelompok Mahasiswa di Tapsel Deklarasi Pantau Pilkada

Kelompok Mahasiswa di Tapsel Deklarasi Pantau Pilkada
Kelompok Mahasiswa di Tapsel Deklarasi Pantau Pilkada

TAPSEL, kaldera.id – Demi Pilkada yang bersih dan sehat, kelompok mahasiswa yang terdiri dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah(IMM), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan (BEM UMTS) Deklarasikan Tim Pemantau Pikada Tapanuli Selatan (Tapsel). Senin, 7/12/2020.

Dari kelompok mahasiswa tersebut, terbentuk tim pemantau pemilu yang akan turun mengawal proses Pilkada berjalan lancar dan sehat.

Ketua Hikmah PC IMM Tapsel, Ahmad Yani mengungkapkan kalau pembentukan tim pemantau Pilkada ini terbentuk karena kekhawatiran terjadinya pelanggaran hukum dan penyalahgunaan wewenang.

“Selain membentuk tim pemantau Pilkada, kita juga membuka posko pengaduan pelanggaran Pilkada. Tim hukum sudah kita siapkan untuk mengawal setiap aduan yang masuk ke kita” ujar Yani.

“Kami ingin mengajak masyarakat untuk menolak dan melaporkan setiap kecurangan yang terjadi. Terutama praktek serangan pajar (politik uang” himbau mahasiswa UMTS tersebut.

Ia menekankan, kalau ada potensi kecurangan menjelang pencoblosan. Agar masyarakat terutama mahasiswa merekam baik bentuk video, foto atau suara agar menjadi bukti kuat untuk menuntut pelaku pelanggaran pemilu.

“Terutama mahasiswa, rekam semua kejadian aneh yang berkaitan dengan Pilkada dimulai dari pencoblosan sampai perhitungan dimanapun kita berada” ajak Yani.

Di akhir keterangan Yani, ia meminta kepada Kapolres dan Bawaslu Tapsel agar memperketat pengawasan akan terjadinya praktek politik uang. Secara khusus, ia meminta Kapolres harus memantau secara ketat Kepala Daerah Tapsel aktif agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

Senada dengan itu, Ketua Umum DPC GMNI Tapsel, Haikal mengatakan “Pilkada bersih penting agar terwujud demokrasi yang sehat. Karenanya mahasiswa di Tapsel harus terlibat dalam pemantauan Pilkada yang akan datang sebagai implementasi UU No 10 Tahun 2016.

“Masyarakat harus sadar dan berani menolak politik uang agar lahir pemimpin terbaik. Kalau sekarang masyarakat menerima sesuatu dari calon kepala daerah, bisa dipastikan kelak ia akan mencari penggantinya dengan berbagai cara” harap Haikal.

Hal yang sama datang dari Ketum PD KAMMI Tapsel Idriswan Siregar. Ia menjelaskan seorang yang dipilih masyarakat tanpa rekayasa akan mencintai masyarakat tersebut.

“Maka masyarakat harus berani menolak segala rayuan manis paslon, apalagi dengan sejumlah uang. Kalau semua masyarakat berani, akan lahir pemimpin yang lebih baik dari saat ini” tegasnya.

“Rekam saja siapa yang mengantar uang. Apalagi ia adalah aparat sipil negara atau aparat desa. Segera rekam dan laporkan ke mahasiswa, kita akan kawal sampai tuntas” imbuhnya.

Di akhir Deklarasi tersebut, Sekretaris BEM UMTS Rony Yacub Azhari mengatakan politik bersih dan mendidik adalah harapan semua orang.

“Tim yang kita bentuk ini merupakan akhir dari kegelisahan kita melihat besarnya peluang terjadi politik uang di Pilkada Tapsel. Semua mahasiswa nanti akan turun ke TPS memantau sejak dini hari. Agar proses Pilkada tidak dikotori dengan serangan pajar (politik uang)” tutupnya. (rel/red)