MEDAN, kaldera.id – Walikota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan kepada seluruh kepala OPD benar-benar memahami dan menerapkan apa yang disampaikan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dalam rapat yang dilakukan.
Dirinya tidak ingin rapat yang berlangsung hanya seremonial tanpa tindak lanjut nyata dan progres yang jelas.
“Saya selalu ingatkan, jangan rapat hanya seremonial. Hadir-hadir saja, tapi tidak diimplementasikan. Saya lihat sejak kemarin, beberapa masukan dan pemikiran yang saya sampaikan kepada OPD-OPD tak ada yang jalan. Sampai detik ini masyarakat masih menilai Pemko Medan tidak maksimal dalam bekerja,” tegas Bobby ketika Rapat Pembahasan Penjabaran Visi dan Misi Pemko Medan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021-2026 ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah, di Ruang Rapat III Kantor Walikota Medan, Rabu (17/3/2021).
Dia mencontohkan di bidang kesehatan. Selain soal pendataan yang belum baik, dia juga menyayangkan sampai sekarang penyebaran Covid-19 di kecamatan masuk zona merah belum berubah. Belum berganti menjadi zona kuning atau hijau.
“Apa rencana untuk dapat memperbaiki keadaan? Mengubah zona merah menjadi kuning dan hijau? Bagaimana dengan penerapan 3T, testing, tracing, dan treatmen, maupun 3M? tanyanya dalam rapat tersebut.
Padahal Pemko Medan sudah mempunyai perwal penanganan pandemi dan adaptasi kebiasaan baru. “Jangan dilalaikan begitu saja. Perwal itu dibuat dengan pemikiran dan pengkajian yang dalam. Kalau bagus harus disupport,” tambahnya.
Begitu juga dengan masalah kebersihan. Dia meminta agar Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan mempunyai perencanaan dan target yang jelas. Harus ada kajian, mana yang lebih baik dan efisien. Apakah penanganan diserahkan kembali kecamatan atau di dinas. Dimana plus minusnya.
Berkaitan dengan pembenahan kawasan heritage Kesawan, Dirinya menginginkan agar seluruh persoalan yang ada di sana diselesaikan. Termasuk soal perizinan. Penanganan masalah kawasan ini harus menjadi percontohan bagi kawasan lain.
Dalam rapat itu, Dia juga meminta pihak Dinas Pekerjaan Umum memperbaiki citra. Kepala Dinas PU dapat menghilangkan sentimen negatif terhadap dinas itu.
Dia juga mempertanyakan penyewaan alat berat yang hanya memberikan pendapatan sebesar Rp100 juta per bulan.
“Dari alat berat yang canggih itu cuma Rp100 juta sebulan pendapatan yang kita peroleh. Kenapa sewanya hanya Rp100 juta rupiah. Saya ingatkan, kalau begitu jangan dululah disewa-sewakan,” tegasnya.
Kepada seluruh OPD, Wali Kota juga berpesan agar memiliki ide, kreativitas dan target, baik pekerjaan maupun waktunya. Diapun secara terbuka mengatakan siap melakukan tugas yang diberikan kepadanya untuk keberhasilan pekerjaan setiap OPD.
“Misalnya, ada OPD yang menemukan kendala atau berbenturan dengan stakeholders di luar yang perlu dikomunikasi apakah oleh saya, wakil walikota, atau sekda, beri tahu kami. Biar sama-sama kita selesaikan. Jangan berhenti dan diam kalau ada masalah,” ungkapnya.
Wali Kota mengatakan, dia tidak ingin selalu mengevaluasi jabatan bawahan. Karena itu diharapkan agar seluruh OPD bekerja dengan maksimal, paham, bisa menjalankan visi dan misi serta program prioritas ini. “Jangan pekerjaan saya hanya mengganti pimpinan OPD yang tidak mampu saja,” ucapnya.
Sementara itu, Sekda Kota Medan, Wiriya Alrahman mengatakan, seluruh visi, misi, dan program strategis dan prioritas wali kota terpilih harus masuk ke RPJMD. Setelah enam bulan dilantik, RPJMD ini sudah harus di-perdakan.
Sekda juga mengimbau agar seluruh OPD terus menjabarkan visi, misi, dan program prioritas yang telah disampaikan oleh walikota. Bila sudah ada program yang sesuai dengan visi, misi, dan prioritas segera dikerjakan dan bila belum ada nanti diajukan dalam Perubahan APBD 2021.(reza)