Vendor dan Disdik harus Bertanggung Jawab

Wakil Ketua Komisi E DPRD Sumut, Hendra Cipta
Wakil Ketua Komisi E DPRD Sumut, Hendra Cipta

MEDAN, kaldera.id – Wakil Ketua Komisi E DPRD Sumut, Hendra Cipta. Ia bahkan menyebut indikasi bahwa pemprov buntung dan vendor malah untung dalam hal ini, bisa saja terjadi.

“Bisa saja begitu. Semua indikasi dan kemungkinan bisa saja terjadi. Namun sejauh ini kami belum sampai ke sana. Termasuk soal anggaran untuk PPDB dan vendor ini,” katanya, kemarin.

Satu hal yang pasti dalam kekacauan ini, menurutnya, adalah perencanaan dan persiapan yang kurang matang dari Disdik Sumut selaku penyedia program.

“Mestinya dalam waktu tiga bulan ada sosialisasi yang dilakukan Disdik ke sekolah-sekolah terkhusus bagi anak kelas IX yang mau tamat dan lanjut ke menengah atas. Sehingga dijelaskan bagaimana teknis penggunaan aplikasi tersebut dan peserta didik pun paham memanfaatkannya,” katanya.

BACA JUGA :  Silaturahim ke Anggota DPRD Sumut, KNPI Medan Bahas Program Kerja

Ketua Fraksi PAN DPRDSU ini juga bilang, ada keanehan jika masih terdapat NISN ganda saat calon murid ingin mendaftar melalui PPDB. “Iya ini aneh, gak mungkin ada NISN ganda. Apalagi semua NISN itu sudah ada dalam database Dapodik pemerintah,” katanya.

Karenanya Komisi E dalam waktu dekat akan memanggil pihak Disdik maupun vendor guna meminta klarifikasi secara komprehensif atas masalah ini.

“Semua pihak sudah menyampaikan pandangannya soal ini, termasuk Ombudsman. Itu tandanya PPDB setiap tahunnya selalu bermasalah. Padahal seharusnya program ini dapat ditingkatkan mengingat persoalannya itu-itu juga. Begitupun kami akan panggil lagi nanti jajaran Disdik Sumut, meminta agar hal ini dievaluasi secara menyeluruh,” pungkasnya.(finta)