MEDAN, kaldera.id – Pemko Medan akan menyiapkan lahan perdagangan yang representatif, strategis dengan kapasitas yang memadai sebagai langkah mengatasi permasalahan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL).
Langkah tersebut akan dipadukan dengan sosialisasi dan pembinaan PKL melalui Tim Satgas Khusus yang terdiri dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Satgas Khusus ini nantinya bertugas meliputi perencanaan, penataan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum.
Hal ini disampaikan Walikota Medan, Bobby Nasution menanggapi pemandangan umum Anggota DPRD Medan terkait Ranperda Zonasi Aktivitas PKL dalam sidang paripurna DPRD Medan, Senin (23/8/2021).
Setelah sarana prasarana yang representatif disiapkan dan dilakukan pembinaan, maka PKL akan dikenakan jasa keamanan dan kebersihan. Terkait dengan adanya jasa diberikan akan diatur dalam perwal.
“Pemko Medan juga akan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pusat perbelanjaan dalam memberdayakan PKL melalui program penataan dan peremajaan tempat usaha PKL. Selain itu, peningkatan kemampuan berwirausaha, promosi usaha dan event pada lokasi binaan. Ini dilakukan agar PKL lebih tertib, bersih, indah dan nyaman,” ungkap Bobby.
Pihaknya juga akan menjadikan PKL sebagai aset bukan sebagai masalah. Salah satunya cara dengan digaungkannya kawasan Kesawan sebagai The Kitchen of Asia.
Lokasi PKL sendiri nantinya akan dibagi menjadi tiga zona yakni, zona merah (bebas dari kegiatan/ aktivitas PKL). Kemudian zona kuning ( lokasi yang diizinkan kegiatan/ aktivitas PKL dengan sifat bersyarat). Lalu zona hijau (lokasi yang diizinkan dan diperuntukkan bagi PKL dengan penataan pengelompokan jenis dagang).(reza)