Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di luar Jawa- Bali menyoroti tidak sinkronnya perkembangan data Covid-19 di Sumatera Utara (Sumut).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di luar Jawa- Bali menyoroti tidak sinkronnya perkembangan data Covid-19 di Sumatera Utara (Sumut).

MEDAN, kaldera.id- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di luar Jawa- Bali menyoroti tidak sinkronnya perkembangan data Covid-19 di Sumatera Utara (Sumut).

Hal ini disampaikannya saat Rapat Koordinasi bersama Gubernur, Wakil Gubernur serta unsur Forkompinda Sumut di Aula Tengku Rizal Nurdin rumah dinas gubernur Jalan Jenderal Sudirman Medan, Kamis (9/9/2021).

Airlangga menjelaskan, ada sebanyak 22,8 persen kasus aktif di Sumut yang belum diperbarui oleh kab/kota meski sudah lebih dari 21 hari.

“Namun yang harus menjadi catatan masih ada kasus yang lebih dari 21 hari. Ini terjadi di beberapa kab/kota, ada yang di Medan, Binjai, Langkat, Tebing Tinggi dan beberapa daerah lainnya,” kata Airlangga.

Ia mengatakan, data yang tidak diperbarui oleh kab/kota ini, akan berdampak pada penentuan penetapan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Untuk itu, ia meminta agar data tersebut segera di cleansing (diperbaiki).

“Nah ini kita harus cleansing semua, apakah sembuh atau meninggal. Kalau tidak, tidak akan turun- turun (levelnya),” sebutnya.

Airlangga juga menyebutkan bahwa, Presiden RI Joko Widodo sudah memerintahkan agar ketidaksinkronan data ini segera diperbaiki oleh setiap kab/kota. Sehingga, pemerintah pusat bisa menentukan penanganan yang tepat untuk setiap daerah.

“Pak presiden memang meminta angka yang menggantung ini segera diselesaikan, sehingga tentunya nanti penanganannya akan lebih tajam dan baik,” pungkasnya. (finta rahyuni)