Site icon Kaldera.id

Gus Irawan Pasaribu Minta Pemda Kaji Keramba Jaring Apung

Gus Irawan Pasaribu dalam diskusi dengan tema "Danau Toba, Pariwisata vs Bisnis Perikanan" yang digelar oleh Fraksi Partai Gerindra di Swiss Bell Hotel, Jalan Gajah Mada, Medan, Selasa (21/12/2021).

Gus Irawan Pasaribu dalam diskusi dengan tema "Danau Toba, Pariwisata vs Bisnis Perikanan" yang digelar oleh Fraksi Partai Gerindra di Swiss Bell Hotel, Jalan Gajah Mada, Medan, Selasa (21/12/2021).

MEDAN, kaldera.id- Danau Toba menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia yang dicanangkan oleh pemerintah. Salah satu upaya untuk menyukseskan hal tersebut yakni dengan memastikan Danau Toba bebas dari pencemaran

“Dibutuhkan kajian holistik dari pemerintah untuk mengentaskan pencemaran yang terjadi di Danau Toba,” kata Ketua DPD Partai Gerindra Sumut, Gus Irawan Pasaribu dalam diskusi dengan tema “Danau Toba, Pariwisata vs Bisnis Perikanan” yang digelar oleh Fraksi Partai Gerindra di Swiss Bell Hotel, Jalan Gajah Mada, Medan, Selasa (21/12/2021).

Gus menyampaikan desakan ini karena menurutnya pencemaran Danau Toba terus menjadi sorotan seiring limbah yang terus menerus masuk ke danau terbesar di Indonesia tersebut. Daya tampung dan daya dukung Danau Toba dalam menampung limbah tersebut menjadi hal yang harus mendapat perhatian yang dikaitkan dengan berbagai kegiatan usaha yang ada disana mulai dari Keramba Jaring Apung (KJA) hingga limbah dari industri perhotelan dan rumah tangga.

“Ada masalah yang tidak mudah di Danau Toba. Pada satu sisi ada desakan agar zero KJA, namun di lapangan juga harus dipahami bahwa banyak masyarakat yang menggantungkan hidup dari perikanan di Danau Toba,” ungkapnya.

Dalam diskusi tersebut data mengenai nominal nilai bisnis perikanan di Danau Toba dikemukakan oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut dimana nilainya mencapai Rp4 triliun per tahun.

Hal ini menurut Gus membuktikan bahwa aspek ekonomi menjadi sisi yang juga harus diperhatikan tanpa mengabaikan aspek konservasi terhadap Danau Toba.
“Nah kalau ditertibkan, gantilah KJA masyarakat tadi. Disitulah kita mendesak tadi, bagaimana ini dikaji secara holistik dan akademis. Sehingga semua terukur dan dapat ditemukan kebijakan yang tepat,” pungkasnya.

Diskusi ini menghadirkan pembicara kalangan akademisi yakni Guru Besar Departemen Biologi USU Prof. Dr. Ing. Ternala Alexander Barus dan Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Ikan, Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut. Pesertanya sendiri berasal dari kalangan pemerhati lingkungan dan jurnalis.(arn/rel)

Exit mobile version