MEDAN, kaldera.id- Kader Gerindra Sumut harus mengkonsolidasikan petani di segala sektor agar nasib petani tidak semakin termarginalkan. Gerindra mendorong hadirnya Peraturan Gubernur sebagai tindaklanjut Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Berkelanjutan untuk melindungi petani.
Hal itu disampaikan Ketua DPD Gerindra Sumut, H. Gus Irawan Pasaribu, SE., Ak., MM., CA, di kegiatan diskusi, Senin (3/01/2022). Diskusi Gus Irawan yang juga Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sumut mengatakan, saat ini nilai tukar petani pangan dan holtikultura, sejak 2018 hingga 2020, tidak pernah melewati 100. Yang artinya, hasil yang diterima petani belum mampu mencukupi biaya produksi alias merugi.
Begitu pula di sektor peternakan.
Gus Irawan memaparkan, pekerja di sektor pertanian di Sumut memiliki porsi sampai 35% dan kontribusi sampai 26% dalam ekonomi regional. Katanya, tanpa ada dukungan pemerintah dari sisi anggaran dan kebijakan lainnya, niscaya petani akan semakin termarginalkan.
“Partai Gerindra, melalui Anggota Dewan Provinsi dan Kabupaten/Kota, diharapkan mengkonsolidasi petani di segala sektor baik itu pangan holtikultura, peternakan, perikanan dan perkebunan untuk dapat mamaksimalkan program program pemerintah di sektor pertanian,” tegas Gus Irawan Pasaribu.
Gus Irawan menjelaskan, dari sisi kebijakan publik, Gerindra mendorong hadirnya Peraturan Gubernur sebagai tindaklanjut Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Berkelanjutan. Disamping itu, kader Gerindra juga telah bekerja kongkrit kepada petani melalui program penguatan modal petani guna menghindari pelaku ijon yang menjerat petani dengan program kredit usaha rakyat.
Katanya, Gerindra mendukung dilakukannya integrasi kebun dan ternak guna memaksimalkan potensi perkebunan di sumatera utara yang sangat luas, bahkan jika dimaksimalkan, jumlah ternak yang bisa cover hingga 5.4juta ekor.
“Gerindra siap mendukung program memajukan petani guna naiknya martabat petani Sumatera Utara,” tutup Gus Irawan.(arn/rel)