MEDAN, kaldera.id – Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Medan Haris Kelana Damanik meminta aparat hukum dalami dugaan kebocoran Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) yang dipungut PT PLN dari pelanggan listrik.
Menurutnya, keluhan Pemko Medan terkait tidak transparannya PLN soal kontribusi PPJU patut ditindaklanjuti.
“Aparat penegak hukum harus merespon isu itu. Patut didalami dugaan kecurangan pungutan yang tidak transparan,” tegas Haris Kelana Damanik kepada wartawan, Rabu (9/2/2022).
Disampaikan Haris, pihaknya sangat menyayangkan pihak PLN yang tidak transparan soal pajak lampu jalan. “Apalagi soal kontribusi pajak dari yang dipungut dinilai terlalu minim dibanding banyaknya jumlah pelanggan di Medan,” ujar Haris.
Menurutnya pajak yang dipungut PLN sangat penting guna kebutuhan warga Medan untuk pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU). “Setiap kita reses, warga Medan selalu mengeluhkan pengadaan LPJU. Tentu yang diharapkan untuk pengadaan LPJU dari pajak yang dibayar warga 7% dari besaran tagihan listrik,” sebutnya.(reza)
