MEDAN, kaldera.id – Para pengurus KNPI Sumut melakukan aksi damai di depan Mapoldasu, Rabu (23/2/2022). Dalam aksinya, mereka menuntut pemerintah mencabut izin perusahaan nakal yang melakukan penimbunan minyak goreng.
Hal ini dilakukan menyikapi kelangkaan peredaran minyak goreng di pasar dan ditemukannya 1,1 juta liter minyak goreng di salah satu gudang di kawasan Deli Serdang beberapa hari lalu.
Sekretaris DPD KNPI Sumut, Muhammad Asril menyatakan, penimbunan minyak goreng ini adalah bentuk kejahatan karena sungguh menyengsarakan rakyat.
“Minyak goreng berkaitan langsung terhadap hajat hidup orang banyak. Sehingga, kelangkaan ini telah menyulitkan masyarakat, bahkan menyengsarakan. Tentu, perusahaan sebagai pelaku penimbun minyak goreng ini telah melakukan kejahatan yang harus ditindak. Maka, kami meminta agar pemerintah mencabut izin perusahaan-perusahaan nakal ini,” ungkapnya.
Sementara itu Pimpinan Aksi, sekaligus Wakil Sekretaris KNPI Sumut, Fachrurrazi menyatakan, sesuai amanat UU No 7/2014 tentang perdagangan, bahwa dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan nasional, pemerintah berkewajiban menjamin pasokan dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.
“Dalam kondisi ini, sudah jelas penimbun telah melakukan kartel. Maka dari itu, Mabes Polri, Polda Sumut berkewajiban untuk mengusut hal ini. Memanggil dan memeriksa perusahaan nakal penimbun minyak goreng. Seperti PT Salim Ivomas Pratama yang jelas telah terbukti menimbun 1,1 juta liter minyak goreng di Deli Serdang,” jelasnya.
Wakil Ketua DPD KNPI Sumut, Bidang Ekonomi Kreatif, Ryan Juskal menambahkan, kelangkaan minyak goreng ini juga telah merusak tatanan ekonomi, sebab juga menyulitkan para pelaku UMKM dan tentunya juga menyengsarakan para kaum Ibu.
“Masalah ini sungguh miris. Indonesia adalah negara penghasil kelapa sawit terbesar. Ironisnya minyak goreng langka. Tentu, ini membahayakan. Apalagi kelangkaan akibat penimbunan ini telah menyulitkan perekonomian para pelaku UMKM. Jika ini berlarut, terutama jelang Ramadhan, bukan tidak mungkin akan terjadi kekisruhan di tengah masyarakat. Maka dari itu, hal ini harus cepat diatasi. Para penimbun harus ditindak tegas agar tak ada lagi permasalahan seperti ini,” pungkasnya.(reza)